KPPPA Harus Miliki Inovasi Program Kerja

10-09-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Nurhadi saat Rapat Dengar Pendapat dengan Jajaran Eselon I KPPPA di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2020). Foto : Oji/Man

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Nurhadi mengatakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) harus mempunyai inovasi program yang dapat menunjang dan menguatkan kesejahteraan perempuan di masa yang akan datang.

 

“Yang saya lihat program dari KPPPA ini setiap tahunnya itu-itu saja, tidak ada inovasinya seperti kesetaraan gender, keadilan dan perlindungan jika terus seperti ini tidak berkembang,” papar Nurhadi saat Rapat Dengar Pendapat dengan Jajaran Eselon I KPPPA di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2020).

 

Politisi Partai NasDem ini menyampaikan KPPPA harus menambahkan program lain seperti pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, seperti mencetak calon pengusaha-pengusaha wanita yang dapat bersaing dan membuktikan bahwa wanita Indonesia hebat baik di dalam maupun luar negeri.

 

“Tolong disampaikan ke Bu Menteri (PPPA), harus ditambahkan program seperti mencetak pengusaha wanita yang dapat bersaing, kan tujuannya itu pemberdayaan harus out of the box program yang sudah ada jelas kita dukung,” pesan Nurhadi.

 

Legislator dapil Jawa Timur VI tersebut menilai perempuan-perempuan Indonesia masih jauh tertinggal dengan wanita dari negara lain. “Saya contohkan ketika sepakbola perempuan kita melawan tim-tim luar, kita digasak. Itu membuktikan bahwa perempuan kita tidak berdaya,” kritik Nurhadi. (tn/sf)

BERITA TERKAIT
HNW Minta Komitmen Pemerintah Berikan Layanan Maksimal Penyelenggaraan Haji 2026
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan, melalui forum...
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...