Kesehatan Masyarakat Faktor Utama Penanganan Pandemi Covid-19

09-09-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus saat rapat ruang rapat komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu  (9/9/2020). Foto : Geraldi/Man

 

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai, faktor ekonomi yang selama ini selalu jadi fokus utama Pemerintah dalam penanganan Covid-19 ternyata belum menunjukkan adanya dampak ke arah perbaikan. Dikatakannya, seharusnya Pemerintah menyadari sejak awal bahwa faktor terpenting dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah kesehatan.

 

“Kita mendahulukan ekonomi, tapi akibatnya ekonomi bukan makin naik, tapi makin parah. Kalau di awal-awal pemerintah berhitung secara jernih, Indonesia bisa terhindar dari ancaman resesi ekonomi dimasa pandemi ini,” ujar Guspardi saat ditemui Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu  (9/9/2020).

 

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyatakan, sejak awal dirinya sudah bersuara bahwa kesehatan dan keselamatan masyarakat adalah faktor utama dalam penanganan pandemi Covid-19 ini. “Artinya adalah penanganan Covid-19 adalah sesuatu yang amat penting. Inilah yang harus menjadi fokus utama oleh negara dalam mengatasi Covid-19,” ungkapnya.

 

Guspardi menduga, pertumbuhan kasus positif Covid-19 di Tanah Air yang masih bertambah dengan pesat adalah faktor yang membuat Presiden Joko Widodo menyadari bahwa kesehatan harus diutamakan. “Barangkali Presiden tersentak dengan kondisi itu,” tandas legislator dapil Sumatera Barat II itu.

 

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, jumlah kasus komulatif Covid-19 hingga Selasa (8/9/2020) sudah tembus diatas angka 200.000 orang, atau tepatnya 200.035 orang, 142.958 orang sembuh dan 8.230 orang yang meninggal. Seperti dikabarkan, baru-baru ini Presiden Jokowi mengatakan kunci agar ekonomi di Indonesia bisa membaik sangat tergantung dari kesehatan masyarakatnya. Jokowi menegaskan, kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi negara juga menjadi baik. (dep/sf)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...