Program Kartu Sembako Untuk 18,5 Juta KPM Tidak Efektif

04-09-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra saat mengikuti Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial Juliari Batubara di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (3/9/2020). Foto : Oji/Man

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra menilai program kartu sembako yang diusulkan oleh Kementerian Sosial untuk 18,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak efektif. Pasalnya, menurut Nanang, penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia sudah dapat terkendali.

 

“Memang di tahun 2020 Covid-19 ini tidak terarah, semua panik, tetapi 2021 mendatang kondisi sudah berbeda penanganannya, juga bisa lebih fokus lagi,” papar Nanang saat mengikuti Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial Juliari Batubara di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (3/9/2020).

 

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan saat ini Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) yang ada di Indonesia sudah cukup melonggar. Lokasi pelayanan rapid test banyak tersebar serta vaksin dan obat-obatan Covid-19 akan segera menyusul untuk disebarluaskan.

 

“Angka 18,5 juta yang diusulkan masih terlalu tinggi, Pak Menteri, karena saat ini PSBB sudah longgar, rapid test dimana-mana, vaksi dan obat juga akan segera menyusul. Lebih baik direvisi lagi angkanya, karena kita tidak mau 2021 itu anggarannya jadi percuma,” saran Nanang.

 

Lebih lanjut legislator dapil Nusa Tengggara Barat II itu mengapresiasi langkah Kemensos yang sudah bekerja keras membantu masyarakat dalam menghadapi pandemi virus Covid-19. “Mensos ini kinerjanya baik sekali terus-menerus membagi kepada masyarakat tanpa kenal lelah,” katanya. (tn/sf)

BERITA TERKAIT
HNW Minta Komitmen Pemerintah Berikan Layanan Maksimal Penyelenggaraan Haji 2026
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan, melalui forum...
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...