Dukung Perlindungan Perempuan dan Anak, Komisi VIII Setujui Tambahan Anggaran KPPPA

03-09-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus saat memimpin Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Puspayoga beserta jajaran KPPPA di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2020). Foto : Oji/Man

 

Komisi VIII DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) RI tahun 2021 sebesar Rp 156,5 miliar untuk memaksimalkan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan Rp 11 miliar untuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Kesejahteraan perempuan dan anak-anak merupakan hal wajib yang harus terus dijaga, untuk itu setiap program yang diusulkan oleh KPPPA harus didukung penuh Komisi VIII DPR RI.

 

“Kita dukung penuh usulan dari Bu Menteri (PPPA) ini karena perempuan dan anak-anak itu kesejahteraannya wajib dijaga, apalagi program yang disampaikan itu untuk masa depan,” papar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus saat memimpin Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Puspayoga beserta jajaran KPPPA di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2020).

 

Ihsan menambahkan, Komisi VIII DPR RI mendukung realokasi anggaran KPPPA sebesar Rp 4,5 milIar sebagai dukungan program kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak. Legislator dapil Jambi itu berharap penambahan anggaran tersebut dapat membuat KPPPA menjadi lebih semangat dalam menjalankan tugas-tugas dan membuat rencana program masa depan yang lebih baik.

 

“Realokasi anggaran dan penambahan anggaran ini harus disertai dengan input dan output yang jelas, Bu Menteri (PPPA) harus lebih semangat lagi dalam bekerja untuk kesejahteraan perempuan dan anak-anak,” pesan politisi PDI-Perjuangan ini sembari menambahkan, Komisi VIII DPR RI akan mengupayakan agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi RUU Prioritas Prolegnas 2021. (tn/sf)

BERITA TERKAIT
HNW Minta Komitmen Pemerintah Berikan Layanan Maksimal Penyelenggaraan Haji 2026
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan, melalui forum...
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...