Pemerintah Perlu Intervensi Penanganan Covid-19

13-07-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq. Foto : Oji/Man

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mengatakan meingkatnya kasus positif virus Corona (Covid-19) di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Untuk itu dibutuhkan peran Pemerintah dalam mengintervensi masyarakat agar semakin patuh dan taat dalam menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

 

“Kasusnya ini sudah tidak bisa dianggap enteng. Pemerintah harus intervensi rakyat agar patuh,” tegas Maman saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2020). Maman menyampaikan Pemerintah harus memberikan sanksi tegas kepada setiap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.

 

“Harus ada sanksinya kepada siapapun yang tidak pakai masker dan menjaga jarak agar ada efek jera,” pesan Maman. Ia mengaskan istilah new normal yang ada harus segera diganti karena tidak efektif. Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, istilah ‘adaptasi kebiasaan baru” dinilai lebih jelas dan dapat dimengerti masyarakat. Sementara istilah ‘new normal’ banyak masyarakat yang tidak paham.

 

Lebih lanjut Maman menilai ketidakkompakan Pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19, sehingga menjadi salah satu penyebab meningkatnya penyebaran Covid-19. Dibutuhkan kerja sama yang jauh lebih baik antara Kementerian dan Gugus Tugas, agar masalah tersebut dapat diselesaikan. “Ketidakkompakan pemerintah juga sebagai salah satu penyebab lonjakan kasus. Sekarang ini gugus tugasnya sudah kerja baik, tetapi tidak di-support oleh Kementerian terkait,” legislator dapil Jawa Barat IX itu. (tn/sf)

BERITA TERKAIT
HNW Minta Komitmen Pemerintah Berikan Layanan Maksimal Penyelenggaraan Haji 2026
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan, melalui forum...
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...