Agung Widyantoro Apresiasi Program Kartu Prakerja

19-05-2020 / KOMISI II

 

Anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro mengapresiasi realisasi program Kartu Prakerja di lapangan yang mendapatkan antusiasme sangat tinggi dari masyarakat. Menurut Agung,  program semi bantuan sosial berupa Kartu Prakerja sesuai dengan realitas di tengah kesulitan yang dihadapi oleh rakyat saat-saat ini.

 

“Perlu dilihat juga fakta yang ada di lapangan. Realitasnya, masyarakat sangat antusias untuk mengikuti program Kartu Prakerja ini. Pendaftar yang sudah terverifikasi mencapai 2,5 juta orang, padahal tiap gelombang kuotanya disiapkan 200.000 orang,"  ujar Agung dalam siaran persnya kepada Parlementaria, Selasa (19/5/2020).

 

Politisi F-Golkar ini mengungkapkan, Kartu Prakerja yang pada awalnya diprioritaskan untuk angkatan kerja muda pada perkembangannya sudah melalui modifikasi. Mengingat, pandemi Covid-19 yang tiba-tiba melanda Indonesia membuat prioritasnya beralih untuk pekerja maupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak dengan skema pelatihan untuk bekal pasca pandemi.

 

“Di sisi lain, berkaitan dengan skema pelatihan online yang dianggap banyak kalangan tidak efektif, saya menjelaskan bahwa skema itu merupakan modifikasi dari konsep awal. Supaya, tidak menghilangkan esensi pembekalan skill kepada penerima Kartu Prakerja. Pelaksanaan pelatihan secara online ini kan sementara saja karena memang keadaan darurat Covid-19," tandas Anggota Banggar DPR RI itu.

 

Selain itu, Agung mengapresiasi Pemerintah yang telah banyak mengeluarkan upaya skema bantuan langsung. Yakni, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Sembako, subsidi listrik, bansos tunai, dan bansos khusus Jabodetabek. "Program Kartu Prakerja yang kini sifatnya semi bansos, memang diprioritaskan untuk mereka yang kehilangan pekerjaan," pungkas legislator dapil Jawa Tengah IX tersebut. (pun/sf)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...