Bansos Juga Perlu Diberikan Untuk Kaum Disabilitas

18-05-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Hasani Bin Zuber. Foto : Andri/Man

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Hasani Bin Zuber meminta Pemerintah untuk memperhatikan nasib kaum disabilitas yang juga terdampak perekonomiannya akibat pandemi virus Corona (Covid-19). Ia pun mengusulkan agar Presiden Joko Widodo yang telah menyiapkan enam program bantuan seperti bantuan sosial (bansos) khusus bahan kebutuhan pokok juga dialokasikan untuk para penyandang disabilitas di seluruh wilayah Indonesia.

 

Ia juga menyoroti realisasi berbagai program bantuan tersebut karena tidak merata. Menurutnya, penyandang disabilitas menjadi salah kelompok masyarakat yang menurut Hasani belum tersentuh bantuan dari program Pemerintah. “Kami mendapat keluhan itu (tidak merata) yang salah satunya dari Forum Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh Indonesia," ujar Hasani dalam rilis yang diterima Parlementaria, Minggu (17/5/2020).

 

Hasani mengusulkan Pemerintah membuat bantuan khusus disabilitas, yaitu bansos dan bantuan langsung tunai (BLT) disabilitas. Ia yakin program khusus akan membuat bantuan lebih tepat sasaran. “Kita berharap Pemerintah hadir, jumlah disabilitas hanya 8 persen dari total penduduk Indonesia. Tentu kami menyayangkan kalau masih banyak yang tidak mendapat bantuan,” ujar politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

 

Hasani juga menilai telah terjadi ketimpangan akurasi data terhadap penerima bansos sehingga pembagiannya tidak merata. Karenanya ia pun mendesak agar dalam beberapa waktu ke depan penyandang disabilitas mendapat prioritas dalam menerima bansos ini. "Target pemerintah, bansos dan BLT ini ditarget mencakup 19 juta orang di luar Jabodetabek. Sedangkan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 21 juta orang," pungkas legislator dapil Jawa Timur XI itu menutup pernyataannya. (hs/sf)

BERITA TERKAIT
HNW Minta Komitmen Pemerintah Berikan Layanan Maksimal Penyelenggaraan Haji 2026
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan, melalui forum...
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...