Pelaksanaan PSBB Masih Kurang Maksimal

13-05-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI dapil Sumbar II Guspardi Gaus. Foto : Runi/Man

 

Kebijakan pemerintah untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) disejumlah daerah di Indonesia saat ini sedang berlangsung, bahkan beberapa daerah memperpanjang pelaksanaannya. Namun realita di lapangan, pelaksanaan pemberlakuan PSBB ini dinilai masih kurang maksimal.

 

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi II DPR RI dapil Sumbar II Guspardi Gaus dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Rabu (13/5/2020). Ia menyoroti masih banyak terjadi pelanggaran diberbagai daerah di Indonesia, baik berasal dari masyarakat yang melanggar aturan maupun pemerintah dan aparat yang belum optimal melakoni tugasnya terkait penanganan wabah Covid-19.

 

Dikatakannya, kerumunan dan keramaian orang masih terjadi di beberapa tempat. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi keselamatan nyawa warga masyarakat dan bertentangan dengan kebijakan pemerintah mengenai protokol kesehatan untuk menekan laju pandemi wabah Corona (Covid-19 ).

 

"Petugas di lapangan dan pejabat terkait harus tegas dan jangan mau berdamai dengan pengusaha dan siapapun yang melanggar aturan PSBB yang telah di tetapkan pemerintah," tandas Guspardi, Rabu (13/5/2020).

 

Keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi hal yang utama ditengah pandemi Covid-19 yang masih belum bisa dipastikan kapan berakhirnya. "Pemkab dan pemkot di seluruh Indonesia harus melakukan pengetatan dan pengawasan yang lebih intens di daerahnya masing-masing," ujarnya. (dep/es)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...