Perlu Ada Evaluasi PSBB untuk Ukur Efektivitasnya

27-04-2020 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan. Foto : Arief/Man

 

Sejak pemerintah memutuskan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah banyak bermunculan kritik, karena khawatir tak efektif menekan laju wabah korona di negeri ini. Perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap PSBB untuk mengukur sejauh mana efektivitasnya.

 

Hal ini ditekankan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan ketika menjawab wawancara via Whatsapp, Minggu (26/4/2020). “Saya menyarankan, PSBB ini dievaluasi efektivitasnya. Kalau ternyata tidak efektif dalam beberapa hari ke depan, sebaiknya opsi karantina wilayah perlu disiapkan. Tentu dukungan anggarannya juga perlu dihitung. Termasuk daerah-daerah mana saja yang mau dikarantina total."

 

Sambil menunggu hasil evaluasi, pemerintah harus memonitor kondisi masyarakat akibat PSBB, terutama yang betul-betul terganggu ekonominya. Jangan lagi ada berita orang mati kelaparan akibat PSBB Covid-19. Ini harus jadi perhatian serius dari pemerintah baik pusat maupun daerah. PSBB sejak awal sudah menjadi polemik. 

 

"Banyak yang menilai kebijakan itu tidak akan efektif karena filosofinya, kan, hanya membatasi aktivitas masyarakat. Tidak serta merta bisa melarang. Bahkan pemerintah dianggap ingin menghilangkan tanggung jawabnya memenuhi kebutuhan pokok masyarakat terdampak kebijakan PSBB ini," tandas politisi Partai Gerindra tersebut.

 

Berbeda dengan karantina wilayah, jelas Heri, hak dan kewajiban warga dan pemerintah jelas diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Begitu satu kawasan dikarantina, pemerintah wajib memenuhi kebutuhan pokok warga dan makanan ternak selama status itu berjalan. Tapi, pemerintah memilih opsi PSBB yang akhir-akhir ini kian memperketat aturan, seperti larangan mudik dan lain-lain.

 

"Bahkan, kini operasional bandara di kawasan zona merah disetop. Kita harapkan upaya mencegah penyebaran virus ini bisa lebih efektif dari sebelumnya. Walaupun ada saja masyarakat yang belum sepenuhnya mematuhi larangan mudik, tetap saja ada orang yang sudah pulang kampung lebih awal sebelum pelarangan efektif dilakukan," ucap Heri, mengakhiri wawancaranya. (mh/es)

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...