Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Batik Giriloyo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (29/2/2020). Foto : Chasbi/Man

Keberadaan desa wisata yang menjadi destinasi penyangga dari destinasi prioritas harus didorong oleh semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), para pengusaha dan entitas industri pariwisata. Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai para wisatawan terkadang tidak mampu bertahan lama di destinasi utama, mereka pasti jenuh, sehingga mencari alternatif hiburan lainnya.

Menurutnya, keberadaan desa wisata bisa menjadi wisata alternatif para wisatawan. “Sejak dari awal, saya membayangkan jika ada destinasi super prioritas semestinya harus ada destinasi alternatif nah desa wisata adalah destinasi alternatif yang menjadi penyangga dari destinasi prioritas tersebut,” kata Syaiful saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Batik Giriloyo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (29/2/2020).

Politisi PKB itu menilai, desa wisata perlu lebih diperhatikan dan harus bersinergi. “Terkait dengan sinergi, intinya harus ada kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, jangan saling menegasi. Saya dengar di sini tidak ada retribusi apapun, ini hebat dan perlu dicontoh. Ini merupakan komitmen yang luar biasa yang menjadi kesepahaman bersama. Jangan sampai kebijakan di kabupaten berbeda dengan yang ada di provinsi dan pusat,” jelas Syaiful.

Dalam peninjauan itu, Syaiful menemukan kendala yang ada di lapangan diantaranya aspek sarana dan prasarana yang masih dalam proses, daya tampung homestay yang masih kurang kemudian akses infrastruktur menuju destinasi yang harus diperbaiki serta area parkir yang tidak sekedar lapangan saja tetapi ke depannya harus  dibuat yang lebih baik lagi.

“Menurut saya ini luar biasa karena destinasi ini melibatkan masyarakat langsung dan merupakan cita-cita yang paling baik, yakni wisata yang dikelola oleh masyarakat sendiri, jadi perlu didukung dan didorong. Hal ini merupakan model cara mendukung dan memfasilitasi,” pesan legislator dapil Jawa Barat VII itu. (cas/sf)