Komisi X Pantau Kesiapan PPU Jadi Calon IKN

01-03-2020 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat memimpin pertemuan Tim Kunker Reses Komisi X DPR RI dengan Bupati PPU Abdul Gafur Masud, Sabtu (29/2/2020). Foto : Dipa/Man

 

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi meninjau kesiapan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) untuk menjadi calon Ibu Kota Negara (IKN). Dede menekankan, sejumlah hal yang harus dipersiapkan diantaranya kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), baik dalam hal pertumbuhan dan perkembangan di bidang pendidikan, budaya dan pariwisata yang nantinya akan menghadapi multikultur modern.

 

“Sebagai calon Ibu Kota Negara (IKN), Komisi X DPR RI memantau sejauh mana kesiapan Provinsi Kalimantan Timur, khususnya wilayah Panajam Paser Utara (PPU) yang nantinya akan menjadi Ibu Kota Negara,” kata Dede saat memberikan sambutan pada pertemuan Tim Kunker Reses Komisi X DPR RI dengan Bupati PPU Abdul Gafur Masud bersama jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU beserta mitra kerja terkait, di Kantor Bupati PPU, Kaltim, Sabtu (29/2/2020).

 

Menurut Dede, wilayah PPU merupakan wilayah baru yang harus dipantau secara serius. Masih banyak persoalan yang harus diperbaiki ke depannya. “PPU merupakan kawasan baru. Baru 17 tahun pemekaran dan pembangunan belum terlalu signifikan. Walaupun jalan-jalan sudah bagus, saya pikir dengan Bupati PPU yang sangat muda, sekaligus bisa membangkitkan gagasan besar untuk rencana pembangunan PPU ke depannya,” harap politisi Partai Demokrat itu.

 

Wilayah PPU harus dikembangkan, hal ini berkaitan dengan PPU yang nantinya akan menjadi IKN baru. “Setidaknya 80 persen wilayah calon IKN merupakan wilayah PPU. Menjadi sangat penting bagi negara untuk memperhatikan baik dari sisi SDM, infrastruktur, budaya dan pariwisata sebagai penunjang Ibu Kota Negara Nantinya. Dikarenakan hal ini belum terlihat maksimal. Jadi memang jangan cuma fokus pada IKN saja, PPU herus di-upgrade, karena ini akan menjadi zona IKN, baik itu zona pangannya, wisata, pendidikan, budaya dan lain sebagainya,” tutur Dede.

 

Guna menuju PPU sebagai IKN baru, Dede berharap adanya kerja sama yang baik antara PPU dengan Pemerintah Pusat. Diperlukan persiapan yang matang dari jauh-jauh hari supaya apa yang menjadi kekurangan PPU, bisa menjadi fondasi untuk perubahan yang lebih baik. “Kami mengharapkan kepada Pemerintah, dan juga Bupati PPU yang sejauh ini sudah punya konsep, supaya dibuatkan roadmap atau blue print, lalu diberikan kepada Pemerintah Pusat agar dapat diselaraskan dengan (program) apa yang ada di pusat,” tutup legislator dapil Jawa Barat II itu. (dip)

BERITA TERKAIT
Fikri Faqih Dorong Pendidikan Agama Jadi Pilar Integral dalam Revisi UU Sisdiknas
21-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan pentingnya pendidikan agama sebagai bagian tak terpisahkan dalam...
Revisi UU Hak Cipta Rampung, Royalti Musik Lebih Transparan
21-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Komisi X Once Mekel menekankan pentingnya tindak lanjut nyata dari DPR dan pemerintah untuk...
Furtasan: Perlu Redesain Sekolah Rakyat agar Lebih Tepat Sasaran
20-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI menyoroti pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo...
Fikri Faqih Terima Aspirasi Forum Guru Honorer dan PPPK di Jateng, Berharap Solusi Atas Persoalan Kepegawaian
17-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Keresahan tengah dirasakan ratusan guru honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Jawa Tengah. Persoalan...