Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily.saat RDP dengan Sekretariat Jenderal Kemenag, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020). Foto : Umar/Man

Reformasi birokrasi di Kementerian Agama (Kemenag) masih menjadi persoalan serius. Hal itu pun menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Menurutnya, reformasi birokrasi di Kemenag masih jauh panggang dari api. Ia menegaskan, hal itu menjadi tanggung jawab Sekretaris Jenderal Kemenag, sebagai orang nomor satu birokrasi di lingkungan Kemenag.

“Kita tahu kasus yang menimpa seorang Kanwil di Jawa Timur itu menyita perhatian semua publik dan itu terjadi saat momen politik. Berarti ada yang salah dalam konteks reformasi birokrasi di tubuh Kemenag. Jadi Pak Sekjen, tolong soal reformasi birokrasi di tubuh Kemenag menjadi perhatian yang serius,” harap Ace saat RDP dengan Sekretariat Jenderal Kemenag, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut meminta agar Sekjen Kemenag mempunyai data tentang pejabat yang akan pensiun, sehingga proses pengisian jabatan dilakukan dengan tepat waktu tanpa menunggu waktu yang berlarut-larut. “Seharusnya Sekjen mengetahui jabatan-jabatan yang harus diisi, mana yang akan pensiun dan mana yang belum pensiun,” ujar Ace.

Selain reformasi birokrasi, legislator dapil Jawa Barat II itu juga menyoroti kinerja Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kemenag. Ia meminta dengan anggaran yang sudah dialokasikan untuk dimaksimalkan guna membangun sinergi dengan forum-forum kerukunan umat beragama di daerah kabupaten, kota dan provinsi.

“Bagaimana relasi antara Pusat Kerukunan Umat Beragama di bawah Kemenag yang anggarannya Rp 43 miliar, bagaimana hubungannya dengan FKUB di kabupaten dan provinsi. Sehingga bisa meredam berbagai macam persoalan yang dihadapi terkait dengan isu-isu intoleransi. Karena ini menjadi tanggung jawab fungsi kerukunan umat beragama yang dilakukan oleh Kemenag,” kata Ace seolah bertanya. (eko/sf)