Moderasi Beragama Harus Diimplementasikan dalam Kehidupan Bermasyarakat

11-02-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily. Foto : Umar/Man

 

Berbagai persoalan dalam pendirian rumah ibadah menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily. Dia menyampaikan pentingnya implementasi moderasi agama dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Menurutnya kerukunan umat beragama jangan hanya menjadi simbol, tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

 

"Saya kira kita semua sudah sangat hebat berbicara moderasi beragama. Tapi moderasi beragama bukan sekedar simbolik saja, bukan slogan saja. Tetapi juga mampu kita terjemahkan ke dalam, disosialisasikan ke dalam kehidupan kemasyarakatan,” ujarnya dalam rapat dengan Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, Dirjen Bimas Budha Kementerian Agama RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020).  

 

Pria yang akrab disapa Ace ini menyampaikan bahwa pendirian rumah ibadah menjadi persoalan serius, jika masyarakat tidak mau terbuka untuk berdialog untuk memahami dan menoleransi keberagaman dalam keyakinan.

 

"Sampai saat ini mohon maaf ya, seperti misalnya GKI Yasmin masih menjadi pembicaraan. Philadelphia di Bekasi, masih demo di depan istana negara. Mungkin ini satu atau dua orang. Tapi kalau dibiarkan ya masalah,” ujar Ace.

 

Politisi Partai Golkar itu juga menyesalkan adanya perusakan rumah ibadah yang terjadi di Minahasa Utara. "Seperti misalnya terjadi di Minahasa Utara itu kan membuat kita juga terenyak. Masih ada hal-hal seperti itu yang terjadi. Dalam konteks hubungan antarumat beragama," lanjut Ace.

 

Menurutnya kerukunan dalam beragama sudah tertuang dalam spirit Pancasila, yang sudah seharusnya menjadi pedoman warga negara.

 

"Saya ingin mengingatkan kita semua, kerukunan umat beragama semoga ini bukan hanya sekedar etalase dan kamuflase. Tetapi ini harus betul-betul menjadi semangat kita untuk hidup berpancasila dan tentu bukan hanya sekedar simbolik tapi juga mampu untuk diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari," pungkas Ace. (eko/er)­

BERITA TERKAIT
HNW Minta Komitmen Pemerintah Berikan Layanan Maksimal Penyelenggaraan Haji 2026
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan, melalui forum...
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...