Komisi XI Minta PT HK Tidak Bergantung Pada PMN

07-02-2020 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Eriko Sotarduga. Foto : Kresno/mr

 

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Eriko Sotarduga meminta PT Hutama Karya/HK (Persero) diharapkan bisa mencari sumber pendanaan lain untuk pembangunan jalan tol lintas Sumatra. Ia juga mengingatkan agar perusahaan plat merah tersebut tidak hanya bersandar pada kepada Penyertaan Modal Negara (PMN) saja.

 

“Kami mengingatkan agar PT HK juga bisa mencari pendanaan lain untuk pembangunan jalan tol di Sumatra ini, misalnya dengan memberikan roadshow proyek ini ke Singapore atau Hongkong. Di mana, di daerah-daerah yang tersambung kelaknya akan ada kawasan ekonomi dan industri yang bisa memacu perkembangan ekonomi daerah tersebut,” ujar Eriko saat pertemuan dengan PT Hutama Karya di Palembang, Sumsel, Kamis (6/2/2020).

 

Di Palembang, Tim Kunspek Panitia Kerja (Panja) PMN ini mengevaluasi pemanfaatan PMN oleh PT HK untuk pembangunan jalan tol lintas Sumatra, selama ini berjalan sudah baik. Meskipun pada tahun 2017 dan 2018 pembangunan tol lintas sumatera tidak memanfaatkan PMN.

 

Pada tahun 2020, alokasi investasi kepada PT HK dalam APBN sebesar Rp 3,5 triliun yang merupakan kesinambungan dari PMN yang telah diberikan pada tahun 2015, 2016, dan 2019. Adapun pemanfaatannya yaitu untuk mendukung penyelesaian ruas-ruas prioritas jalan tol trans sumatera, seperti tol Pekanbaru-Dumai, Terbanggi Besar-Pematang Panggang, Pematang Panggang-Kayu Agung, dan Padang-Pekanbaru.

 

Output yang diharapkan dari PMN ini yaitu terbangunnya jalan tol sepanjang kurang lebih 253 km pada ruas Pekanbaru-Dumai, Terbanggi Besar-Pematang Panggang, Pematang Panggang-Kayu Agung, dan Padang-Pekanbaru.

 

Manfaat yang diharapkan dengan adanya PMN kepada PT HK adalah mendukung program pemerintah di bidang konektivitas nasional, menunjang percepatan pembangunan infrastruktur dan perkembangan ekonomi di pulau Sumatera, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. (eno/es)

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...