Anggota Komisi III DPR RI Ary Egahni Ben Bahat saat melakukan pertemuan dengan Kapolda Jambi, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, serta Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jambi di Mapolda Jambi, Jumat (31/1/2020). Foto : Runi/Man

Sumber daya alam (SDA) di Provinsi Jambi selama ini mampu meningkatkan pendapatan negara. Hanya saja Komisi III berharap tidak ada kebocoran dalam pengelolaan SDA yang mengakibatkan kerugian.

Anggota Komisi III DPR RI Ari Egahni Ben Bahat mendorong penegakan hukum, baik kepolisian daerah, kejaksaan tinggi, serta Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Jambi, agar serius menangani persoalan SDA. Kasus hukum SDA ini berupa pengeboran illegal (illegal drilling ), pembalakan liar (illegal logging), dan penambangan ilegal (illegal mining).

“Kami berpesan kepada aparat agar benar-benar fokus memperhatikan persoalan ini. Jangan sampai berdampak pada kerugian negara yang sangat besar,” ucapnya usai melakukan pertemuan dengan Kapolda Jambi, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, serta Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jambi di Mapolda Jambi, Jumat (31/1/2020).

Politisi Nasdem ini menyayangkan ada sedikit perbedaan data hukum menyangkut kasus SDA di Jambi. Data pengeboran illegal yang ada di kejaksaan tinggi dan Polda Jambi ternyata berbeda. Perbedaan data itu adalah menyangkut banyaknya perkara. Kejakasaan tinggi ternyata menangani 37 perkara, sedangkan Polda menangani sebanyak 48 perkara.  

Namun, Kejati dan Polda sudah bersepakat dan berkoordinasi untuk memperbaiki data agar bisa benar-benar menjadi satu data yang valid. “Secara umum memang di provinsi Jambi yang namanya pengeboran ilegal sangat marak dan kebanyakan dilakukan oleh masyarakat. Selain persoalan itu, disinggung juga masalah karhutla,” tutupnya. (rni/mh)