Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani. Foto ;dok/Man

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai, kasus masuknya kapal-kapal China di kawasan Natuna meledak ketika direspon dengan serius oleh beberapa Menteri pada jajaran Kemenkopolhukam. Pemerintah harus mengambil langkah sesuai dengan jalur diplomatik dalam menyikapi kasus Natuna. DPR RI akan memberikan dukungan kepada Pemerintah terkait anggaran pertahanan kedepannya.

“Saya kira ini sedikit banyak salah paham dengan statement Pak Luhut. Nah, tetapi kan kalaupun kemudian ada yang merespon negatif statement Pak Luhut itu kan biasa saja, itu masukan juga buat Pemerintah, tetap serius dan saya kira kalau lihat Pak Jokowi datang langsung ke sana (Natuna), itulah bentuk keseriusan kita,” ujar Arsul kepada Parlementaria, Kamis (9/1/2020).

Tak hanya itu, menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, apa yang telah dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan jajarannya sudah on the track pada sisi jalur diplomatik. Namun demikian, TNI juga melakukan hal yang sama atau sudah on the track dengan meningkatkan kehadiran. Jadi ada dua jalur yang diperlukan, jalur diplomatik dan jalur physical presence atau kehadiran fisik.

Menurut Arsul, kehadiran nelayan dan pengawalan TNI AL, Bakamla dan pihak terkait lainnya di Natuna juga sangat diperlukan. “Sepemahaman saya, dalam prinsip hukum Internasional itu berkaitan juga dengan physical presence untuk menunjukkan penguasaan satu negara terhadap kawasan tertentu” ucap Arsul.

Legislator dapil Jawa Tengah X ini menegaskan, Pemerintah juga kemudian tidak bisa memberikan statement asal begitu saja. Kasus Natuna ini terjadi bukan sebagai pelanggaran teritori atau wilayah Indonesia, tetapi pelanggaran ZEE (Zona Ekonomi Ekslusif). Sehingga Pemerintah harus proporsional dalam memberikan sikap. (alw,nia/sf)