Penyandang Disabilitas Perlu Mendapat Perhatian Pemerintah

18-12-2019 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily. Foto : Fitri/mr

 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Bupati Gianyar, Provinsi Bali dalam memberikan perhatian terhadap penyandang disabilitas. Ia mengatakan penyandang disabilitas, utamanya di Bali masih perlu mendapat perhatian serta kepedulian dari Pemerintah, dimana Pemerintah harus memastikan terjaminnya hak-hak penyandang disabilitas di tengah masyarakat.

 

“Dan apa yang dilakukan oleh Pak Bupati Gianyar dengan Yayasan Bakti Senang Hati, ini salah satu contoh yang patut ditiru oleh Pemerintah Daerah yang lain, memiliki perhatian yang serius terhadap penyandang disabilitas,” ungkap Ace saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke Gianyar, Bali, Rabu (18/12/2019).

 

Selain itu, politisi Partai Golkar itu mengungkapkan bahwa keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberi perhatian kepada penyandang disabilitas sangatlah diperlukan, sehingga beban tanggung jawab tidak hanya diemban oleh Pemerintah saja. “Tanggung jawab dari penanganan penyandang disabilitas tentu tidak hanya cukup antara Pemerintah saja, tentu perlu partisipasi dari semua masyarakat,” pungkasnya.

 

Pada Kunker Reses yang bertujuan untuk menjalankan fungsi kedewanan berupa fungsi pengawasan ini, legislator dapil Jawa Barat II tersebut menekankan harus ada peningkatan pemberian bimbingan pengetahuan dasar, pelayanan, dan pendekatan sosial yang kuratif kepada penyandang disabilitas, agar mereka mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.­­­

 

Terkait hal itu, Komisi VIII DPR RI mendorong agar Pemerintah segera mengeluarkan segera Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Diharapkan agar regulasi tersebut dapat mewujudkan dan menjamin upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan serta pemenuhan hak dan martabat terhadap penyandang disabilitas. (srw/sf)

BERITA TERKAIT
HNW Minta Komitmen Pemerintah Berikan Layanan Maksimal Penyelenggaraan Haji 2026
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan, melalui forum...
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...