Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad. Foto : Naefuroji/mr

Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad mendorong Kementerian Agama untuk menambah jumlah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Kota Surabaya yang saat ini baru ada satu sekolah saja. Masalah ini diungkapkan saat dirinya melakukan pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Timur beserta jajarannya dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Kantor Wilayah Kemenag RI Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jumat (6/12/2019).

Di depan Plt. Kakanwil Kemenag RI Provinsi Jawa Timur, Achmad menyoroti jumlah siswa-siswi MAN I Kota Surabaya yang sudah mencapai 1.300-an. Jumlah ini menurutnya sangat banyak dan sudah mirip sebuah kampus ketimbang madrasah.

"MAN hanya ada satu di ibu kota provinsi sebesar Surabaya yang jumlah siswa-siswinya sudah mencapai 1.300. Apakah tidak ada upaya untuk membangun MAN lain karena peminatnya cukup tinggi," tanya Achmad dengan nada terheran-heran.

Politisi Partai Demokrat ini mendorong Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur mengusulkan pembangunan MAN baru untuk memenuhi animo masyarakat Kota Surabaya yang terkenal cukup religius. Apalagi, MAN yang ada saat ini jumlah siswanya sudah sangat banyak.

"Jika satu madrasah saja siswanya mencapai 1.300-an maka rasio jumlah siswa per kelas itu harus diperhatikan, agar proses belajar mengajar berjalan efektif dan efisien. Idealnya, jumlah siswa per kelas itu umumnya tidak melebihi 30 siswa. Ini harus diperhatikan betul," tukas Achmad, legislator asal Daerah Pemilihan Riau I ini.

Sementara itu Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Fadil Muzakki Syah menjelaskan bahwa Komisi VIII DPR RI memiliki hak budgeting dan pengawasan terkait penggunaan anggaran yang berasal dari APBN untuk pembangunan berbagai sarana dan prasarana pendidikan baru.

"Saya berharap kerja samanya dengan jajaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, terkait program kerja, aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kinerja dan kebutuhan ruang sekolah atau madrasah baru," imbuh Fadil.

Politisi Nasdem ini mengharapkan, ada komunikasi intensif antara DPR RI khususnya Komisi VIII DPR RI dengan daerah, baik Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan pembangunan di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penanggulangan bencana, dan pengelolaan zakat, maupun dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan atau pemangku kepentingan (stakeholders) lain.

"Saya melihat belum ada komunikasi yang intensif dari pihak Kanwil Kemenag Jawa Timur terkait program kerja yang bisa disinergikan dengan para legislator asal Jatim selalu pengemban aspirasi masyarakat. Kami berharap dilibatkan dalam memberikan masukan-masukan yang berasal dari para pegiat pendidikan agama seperti madrasah dan pesantren di Jatim ini," tandas Fadil.

Terakhir, legislator asal Dapil Jatim III ini mengingatkan jajaran Kanwil Kemenag Jatim perihal target penyelesaian pembangunan asrama MAN I Kota Surabaya pada 20 Desember 2019. Sebab pengerjaan finishing masih butuh banyak pekerjaan. Setelah 20 Desember itu sudah tutup buku tidak ada pencairan dana, mohon dipikirkan, tutupnya. (Naefuroji/es)