Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB. Ace Hasan Syadzily. Foto : Erman/mr

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial, tak terkecuali bagi anak-anak yang berada di panti asuhan. Di mana, anak-anak panti asuhan memiliki hak yang sama dengan anak lainnya terutama dalam mendapatkan hak untuk mengenyam pendidikan di sekolah.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB. Ace Hasan Syadzily saat memimpin tim kunjungan kerja spesifik Komisi VIII ke Panti Asuhan Ummul Iman di Limboto, Gorontalo, Minggu (24/11/2019). Ia juga mengapresiasi kehadiran dan partisipasi masyarakat sipil Gorontalo untuk sama-sama mewujudkan kesejahteraan bagi anak-anak yang berada di panti asuhan.

“Komisi VIII DPR RI Senantiasa mendorong agar kebijakan terkati kesejahteraan sosial selalu berpihak kepada kelompok yang membutuhkan. Seperti anak-anak, fakir miskin juga lansia kesemuanya itu harus dilindungi oleh Negara. Terutama anak-anak panti, mereka harus mendapatkan haknya dalam mengenyam pendidikan di sekolah,” kata politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Semua anak-anak yang berada di panti asuhan, lanjut Ace, harus sudah mendapatkan manfaat dari program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang tengah digalakkan pemerintah. Pun ketika menimba ilmu di bangku sekolah, harusnya anak-anak tersebut (yang berada di panti asuhan) sudah mendapatkan  kebebasan biaya alias gratis.

Di samping itu, Ace mengungkapkan bahwasanya Komisi VIII DPR RI mencoba mengusulkan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (lansia). Dengan alasan mereka yang sudah berusia lanjut juga memiliki kesamaan hak untuk tetap produktif. “Ada yang namanya lansia potensial, mereka harus didorong untuk tetap produktif dan berusaha,” ucap Ace.

Politisi dapil Jawa Barat II ini mendorong panti asuhan, panti sosial juga panti binaan agar memiliki kejelasan status di mata hukum dan juga kejelasan anggaran agar bisa di-support oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi bahkan pemerintah pusat.

Sementara itu Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Kementerian Sosial RI Asep Sasa Purnama juga mengapresiasi kehadiran masyarakat sipil di Gorontalo dalam mewujudkan kesejahteraan warga panti. “Kami mohon maaf kalau Kementerian Sosial pernah membantu, tapi belum ada apa-apanya. Mudah-mudahan kepedulian seperti ini terus dikembangkan,” harapnya. (es)