Rawan Bencana, Sumbar Harus Dapat Perhatian Khusus

14-11-2019 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni. Foto : Andri/mr

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni menilai kondisi geografis Provinsi Sumatera Barat sangat rawan terjadi bencana alam seperti tsunami dan gempa bumi. Untuk itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus memberi perhatian khusus kepada daerah tersebut agar tidak kembali memakan korban jiwa.

 

“Potensi bencana alam di Sumbar sangat besar, seperti gempa bumi teknonik dan vulkanik. Ini dikarenakan posisi kota yang ada berdekatan langsung dengan gunung api aktif, tsunami terakhir terjadi tahun 2019,” kata Lisda saat RDP Komisi VIII DPR RI dengan Kepala BNPB beserta jajaran di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

 

Politisi Partai NasDem itu menyampaikan, kerugian yang diakibatkan karena bencana alam yang sering terjadi di Sumbar rata-rata mencapai Rp 22,8 trilliun setiap tahunnya. Data tersebut sudah termasuk bencana yang lain, seperti tanah longsor, banjir dan juga abrasi pantai.

 

“Bencana lainnya seperti banjir dan longsor, kemudian abrasi pantai, sehingga banyak penduduk yang kehilangan tempat tinggal. Kerugian ekonomi akibat bencana alam yang sering terjadi setiap tahunnya rata-rata Rp 22,8 trilliun,” urai Lisda.

 

Legislator dapil Sumbar I ini mengharapkan agar adanya edukasi atau pelatihan khusus yang dilakukan oleh BNPB kepada anak-anak dan warga sekitar agar lebih siap dalam menghadapi bencana alam. “Saya juga mengharapkan agar BNPB melakukan edukasi khusus kepada anak-anak dan warga agar lebih siap menghadapi bencana alam,” imbuh Lisda. (tn/sf)

BERITA TERKAIT
HNW Minta Komitmen Pemerintah Berikan Layanan Maksimal Penyelenggaraan Haji 2026
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan, melalui forum...
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...