Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily Foto : Azka/mr

Komisi VIII DPR RI minta Menteri Sosial (Mensos) untuk meningkatkan fungsi pengawasan atas pelaksanaan program dan anggaran di daerah termasuk melakukan koordinasi, sinergi dan kerjasama dengan kementerian dan lembaga sehingga pelaksanaan program dan anggaran tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat kualitas.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita di ruang rapat Komisi VIII, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/06/2019).

“Agar program tepat sasaran, tepat waktu dan tepat kualitas kami minta agar Mensos memperkuat peran Pusdatin (Pusat Data dan Informasi) dalam melakukan update data melalui verifikasi dan validasi data penerima manfaat program bantuan sosial. Sehingga ada basis data terpadu yang akurat yang menjadi dasar dalam menyusun program dan anggaran tahun 2020,” ujarnya.

Politisi fraksi Partai Golkar ini juga meminta Mensos untuk mempertimbangkan kembali kebijakan penyusunan program dan anggaran masing-masing satuan kerja yang lebih proposional dengan skala prioritas. Diantaranya untuk  pelayanan program rehabitasi sosial penyadang disabilitas, pendidikan dan pelatihan serta kesejahteraan sosial para pendamping dan pekerja sosial.

“Kemudian juga memperkuat alokasi anggaran bantuan sosial untuk mendukung penanggulangan kemiskinan antara lain program bantuan pangan non tunai, program keluarga harapan, kelompok usaha bersama, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni,” tambah legislator dapil Banten I itu.

Sebelumnya, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa pagu anggaran Kemensos tahun 2020 naik sebesar 5,66 persen dari tahun 2019 atau menjadi Rp 62,76 triliun dari sebelumnya tahun 2019 sebesar Rp 58,90 triliun. Bahkan, ia kembali mengusulkan penambahan anggaran tahun 2020 sebesar Rp 6 triliun. (rnm/es)