Komisi X DPR bertekad akan memperjuangkan status Universitas Andi Djemma menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR Asman Abnur saat ditemui Tim Parle usai peninjauan ke lokasi Universitas Andi Djemma, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Rabu (16/2).  

 “Komisi X DPR RI harus kerja keras, karena saya lihat kampusnya masih sangat sederhana yang ada maupun tanah yang dijanjikan itu tanah kosong sehingga kalau ini mau di negerikan tentu konsekuensi costnya juga cukup tinggi, terutama beban APBN akan menjadi bertambah,” tegas Wakil Ketua Komisi X DPR Asman Abnur saat Kunjungan spesifik ke Palopo baru-baru ini.

Menurutnya, Negara memiliki tanggungjawab untuk memperbaiki fasilitas di Kampus ini. “Kalau memang itu secara filosofi bisa kita dukung yaitu konsekuensi dengan anggaran pendidikan yang sekian trilyun saya pikir tidak terlalu besar. Apalagi ini di daerah timur,” paparnya.

Dia menambahkan, kampus ini merupakan alternatrif bagi masyarakat timur untuk menjadi seorang sarjana yang dapat mendorong pertumbuhan di daerahnya nanti.

Ia mengatakan, dukungan pemerintah daerahnya sangat tinggi dan semuanya memberikan komitmen yang tinggi pula terhadap Perguruan Tinggi Swasta menjadi Perguruan Tinggi Negeri ini. “Itu adalah modal besar untuk sekolah ini bisa didorong jadi sebuah sekolah negeri,” tambahnya.

Kalau dari segi geografis, terangnya. Kehadiran kampus ini dapat membantu penduduk-penduduk disekitar disini sehingga dapat mengurangi cost mereka mengecap pendidikan tinggi. “Kalau mereka harus ke Makassar, ke Jawa dan segala macam itu ‘kan cukup tinggi ongkosnya. Ini memperpendek rentang kendalilah,” tandasnya.

Kehadiran PTN ini, diharapkan dapat menjadi modal dasar yang kuat buat kita dalam mendorong perguruan tinggi secara politis. “Kemudian dari sisi administrasi dan dari sisi sarana dan segala macam mungkin disini yang masih perlu perhatian khusus,” tambahnya.

Secara politis, tandasnya, Komisi X DPR RI pasti akan memperjuangkan PTN ini karena Komisi X sudah meninjau langsung kelapangan. “Secara politis sebenarnya ini sudah dukungan yang luar biasa, jadi tidak lagi tanggung-tanggung begitu. Kita bawa tim, kita bentuk tim investigasi kesini kemudian kita akan membuat suatu rapat internal dan kita akan rekomendasikan ke Kemendiknas,” katanya.

Asman menilai, harus ada aturan teknis yang harus dipenuhi termasuk administrasi penyerahan asset, pegawai, dan status SDMnya nanti. “Ini ada keterkaitan dengan lintas departemen yang mengatur persoalan ini,” tambahnya.

Secara support modal dasar sudah cukup tinggi, cukup besar. Tinggal bagaimana meningkatkan mutunya agar daerah ini menjadi kota pelajar atau kota jasa pendidikan, tutur Asman.(iw)/foto:iw/parle.