Anggota Komisi VIII DPR RI Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo. Foto: Erman/rni

Anggota Komisi VIII DPR RI Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo menyampaikan keprihatinannya atas temuan saat dirinya melaksanakan kunjungan kerja ke lokasi bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dimana bantuan pengadaan mandi, cuci, kakus (MCK) yang seharusnya diberikan kepada korban bencana, justru tak menjadi prioritas bantuan.

“Karena kami tahu, pengadaan MCK sudah menjadi salah satu program pemerintah. Namun mengapa, MCK justru menjadi opsional pada saat pembangunan. Ini hanya akan menambah pekerjaan pemerintah kedepannya, jangan sampai hal ini dijadikan proyek,” ujar Sara, sapaan akrabnya, saat menghadiri Rapat Kerja Tim Pengawas (Timwas) Bencana DPR RI dengan kementerian dan pihak terkait di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Legislator Partai Gerindra ini mengatakan, permasalahan minimnya MCK ini sudah disampaikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah setempat. Sara mengusulkan, Kepala BNPB Doni Monardo beserta jajarannya bisa menekankan kembali, bahwa MCK bukan program opsional melainkan menjadi prioritas dalam pembangunan.

“Padahal, pengadaan MCK di dalam rumah adalah paradigma sehat dan paradigma perspektif gender. Tolong ini diperhatikan, karena kami tahu akan ada rumah-rumah lagi yang akan dibangun, seharusnya sudah tidak menjadi opsional, tetapi sudah menjadi bagian dari program bantuan rumah senilai Rp 50 juta itu,” pungkas legislator dapil Jawa Tengah IV itu.

Dalam raker yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah ini, turut hadir Kepala BNPB, perwakilan Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang PMK, Kementeriab Keuangan, Kementerian Sosial, serta Bupati dan Pimpinan DPRD sejumlah daerah di NTB. (pun/sf)