PSBI Lebih Luas Daripada PKBL

13-03-2019 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir saat memimpin pertemuan Tim Kunspek dengan Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali. Foto: Husen/rni

 

Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) ternyata lebih luas sentuhan programnya daripada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dikeluarkan perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan kapasitas anggaran yang lebih besar, jangkauan programnya menyentuh hampir semua sektor.

 

Ditemui usai memimpin pertemuan Komisi XI DPR RI dengan Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, di Denpasar, Selasa (12/3/2019), Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir menilai, bila dibandingkan PKBL, PSBI jauh lebih efektif. PKBL yang juga dikenal dengan program Corporate Social Responsibility (CSR) ternyata kurang menyentuh banyak sektor. 

 

PSBI tidak saja menyentuh banyak sektor, lebih dari itu mampu menggali keunggulan produk lokal. Pemberdayaannya dilakukan dari hulu ke hilir. Ketika ditanya apakah PSBI lebih unggul daripada PKBL, Anggota F-PAN itu menjawab, “Bukan lebih unggul, tapi memang kapasitas PSBI lebih besar. BI itu mengelola keuangan, devisa, dan inflasi kita. Dana yang dikelola sangat besar.”

 

Bila PKBL berperan optimal seperti PSBI, sambung Hafisz, selesai urusan bangsa ini. Namun, ia menyayangkan program sosial PKBL hanya sekadar menjalankan program tanpa pendampingan yang maksimal. "Banyak CSR BUMN tidak menjawab persoalan. Kadang hanya untuk melepas tanggung jawab saja sebagai CSR," keluh politisi asal Pelembang ini.

 

Ditambahkannya, tidak semua industri rakyat ini bisa diatasi pemerintah, karena memang ada keterbatasan APBN. Maka dengan PSBI dan PKBL pemberdayaan masyarakat terbantu. "PSBI merupakan bentuk kepedulian atau empati sosial BI untuk berkontribusi dalam membantu memecahkan masalah sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat," tutur Hafisz dalam sambutannya saat membuka pertemuan dengan BI perwakilan Bali. (mh/sf)

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...