BPBD dan Pemda Harus Terus Bersinergi

07-02-2019 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Lilis Santika Foto : Azka/mr

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Lilis Santika meminta kepada jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah, khususnya kepada kepala-kepala desa, untuk memberikan pendampingan bagi warga, dan juga memberikan pelatihan agar bisa menjadi warga yang tanggap bencana, bahkan menjadi Taruna Siaga Bencana (Tagana), khususnya di daerah orang terkena dampak (OTD) bencana alam.

 

“Kabupaten-kabupaten yang terkena dampak bencana, harus terus bersinergi dengan pusat, sehingga bisa memberikan perhatian lebih. Bantuan yang diberikan harus tepat sasaran bagi yang terkena dampak musibah. Itu menjadi masalah besar dari segi perekonomian dan harta benda yang rusak akibat musibah tersebut," ungkapnya saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Jawa Tengah, Rabu (06/2/2019).

 

Politisi PKB itu juga menekankan agar gudang-gudang penyimpanan milik BPBD selalu tersedia stok keperluan yang dibutuhkan bagi daerah dan masyarakat yang terkena musibah. “Jangan sampai di gudang-gudang BPBD daerah kosong dari alat-alat yang di butuhkan dan makanan-makanan selalu dicek masa kadaluarsanya. Dan BPBD dan BNPB harus terus berkomunikasi dengan baik," tegasnya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VIII DPR RI Lukman Hakim Hasibuan terus mendesak pemerintah untuk merealisasikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak musibah dengan tepat sasaran. “Kami sedih melihat yang terkena dampak musibah, rumah-rumah hancur dan tidak mempunyai lahan lagi,” imbuh politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

 

Lukman menambahkan bahwa Pemerintah juga harus mempersiapkan jika terjadi musibah yang tidak terprediksi. Pihaknya terus mendorong BPBD untuk bekerja maksimal. “Kita ini belum mempersiapkan dari jauh hari. Contoh Jepang, mereka sudah berpikir kalau sewaktu-waktu musibah akan datang, jadi penanganannnya berjalan dengan cepat,” harap Lukman. (azk/sf)

BERITA TERKAIT
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...
Maman Imanulhaq Dorong Kemenag Perkuat PAUD Qu’ran
14-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendorong Kementerian Agama (Kemenag) untuk memperkuat posisi Pendidikan Anak Usia...