Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh saat membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat dengan jajaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).Foto :Iji/rni

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) perlu meningkatkan sinergi dengan kementerian dan lembaga lain, sehingga program pembangunan di wilayah perbatasan dapat maksimal hasilnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan peningkatan pertahanan kemanan negara.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh saat membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat dengan jajaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/1/2019). 

Disampaikan Ninik, sapaan akrab Nihayatul, Komisi II DPR RI juga mendukung BPIP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan Ideologi Pancasila untuk menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila bagi seluruh Warga Negara Indonesia. “Kami mendukung penuh tugas dan fungsi BPIP dalam menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai pancasila bagi seluruh WNI," jelasnya. 

Terakhir, pihaknya menyampaikan apresiasi  terhadap serapan anggaran dan realisasi program BPIP dan BNPP tahun anggaran 2018. Diketahui, serapan anggaran BPIP tahun 2018 mencapai 17,59 persen, sementara serapan anggaran BNPP mencapai 86,05 persen. 

“Kami berikan apresiasi atas capaian serapan anggaran tahun 2018. Namun, kami berharap  BPIP dan BNPP dapat meningkatkan serapan anggaran dan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing," pungkas legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. (rnm/sf)