Komisi II Akan Kawal Perubahan Tata Ruang Banten

21-01-2019 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera bersama tim saat mengikuti Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR RI dengan jajaran Pemkab Tangerang.Foto :Erman/rni

 

 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan, akan mengawal perubahan tata ruang yang akan terjadi di Provinsi Banten. Perubahan tersebut merupakan dampak dari program strategis nasional yaitu perluasan runway Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta yang lokasinya berada di wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.

 

“Kabupaten Tangerang ini punya beban proyek strategis perluasan Terminal 3. Kita membahas ada dua desa yang mungkin akan terekspansi oleh runway Terminal 3 dan ini proses, serta relokasinya memerlukan adanya perubahan tata ruang,” kata Mardani usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR RI dengan jajaran Pemkab Tangerang di ruang rapat kantor Bupati Tangerang, Tigaraksa, Tangerang, Banten, Kamis (17/1/2019).

 

Peraturan Daerah (Perda) tentang perubahan tata ruang ini, baik di Provinsi Banten, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, menurut Mardani sudah berjalan dengan baik. Untuk itu, pihaknya akan mengawal agar perubahan tata ruang itu dapat segera disetujui. “Ketika sudah jadi runway-nya, kita tentu perlu berpikir bagaimana masyarakat di dua desa yang tanahnya terpakai untuk perluasan runway Terminal 3 ini,” tambah Mardani.

 

Selain itu, pada kunspek ini, Mardani juga mengomentari pembentukan Kampung Reforma Agraria yang berada di Kabupaten Tangerang, kemudian redistribusi aset juga sudah dilakukan. Menurut legilator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, akan lebih bagus bilamana Kampung Reforma Agraria itu dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). 

 

"Menurut saya ini menjadi satu contoh redistribusi aset yang hakiki. Rumahnya sementara dibangun swadaya, tahun ini akan dibuat infrastruktur dan prasarananya. Kami (Komisi II) mungkin suatu saat akan mengunjunginya," pungkas legislator dapil Jawa Barat VII itu. (es/sf)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...