Anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi saat RDP dengan Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Ketua DKPP, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, dan Dirjen Dukcapil Kemendagri, di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (09/1/2019). Foto ; Arief/Man

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Baidowi menilai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini sudah konsisten dalam melaksanakan tahapan-tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Termasuk juga penyiapan logistik serta penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Menurutnya, KPU sudah bekerja sesuai dengan prosedurnya.

“Persoalan di luar, ada kecurigaan, terus ada macam-macam, itu kan baru kecurigaan dan membutuhkan pembuktian," kata Baidowi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, dan Dirjen Dukcapil Kemendagri, di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (09/1/2019).

Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mencontohkan terkait dengan hoaks surat suara yang beredar di media belakangan ini, itu bukanlah kerja dari KPU, tetapi pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja ingin mengacaukan proses demokrasi yang sedang dibangun oleh KPU. Saat itu, KPU dan Bawaslu langsung melakukan pengecekan ke kantor Bea Cukai di Jakarta Utara, dan ternyata hasilnya nihil.

“Kertas suara dicetak saja belum, kok sudah tercoblos. Nah itu kan bukan kesalahan KPU. Justru kalau KPU tidak tanggap dan tidak datang ke sana, dikhawatirkan akan mengarah kepada isu delegitimasi KPU. Karena pasti sudah informasinya liar dan bias kemana-mana. Awalnya informasi kotak, bisa menjadi lonjong, bisa menjadi bulat, bahkan bisa menjadi pipih," tegas Baidowi.

Ia menganggap hal seperti ini adalah konsekuensi dari pola komunikasi tidak langsung, dengan era media sosial. Dimana semua diolah sedemikian rupa seolah-olah itu benar. Bahkan sudah diketahui dan dipastikan oleh KPU bahwa surat suara tercoblos itu hoaks, masih ada pihak-pihak yang menyebarluaskannya. "Tapi itulah anomali perpolitikan kita di era media sosial," pungkas legislator dapil Jawa Timur XI itu.

Sementara itu, Ketua KPU Arif Budiman mengatakan saat ini serangan terhadap KPU sudah sangat banyak. Bahkan cenderung menyudutkan Komisioner KPU secara personal. Untuk itu, KPU akan melawan upaya-upaya dari pihak yang tidak bertanggung jawab yang terus berupaya merusak citra KPU.

“Kami tidak mau meminta yang berlebihan, di proses saja sebagaimana ketentuan yang ada. Karena ini bisa menjadi pelajaran bagi siapapun, bagi KPU, bagi penyelenggara Pemilu, bagi peserta Pemilu, juga bagi masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa memberi pelajaran porisif bagi kita semua," pungkas Arif. (es/sf)