KPU Tetap Harus Gelar Debat Capres Tanpa Kisi-kisi

07-01-2019 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid saat memberikan keterangan usai mengikuti Rapat Paripurna.Foto :Geraldi/rni

 

 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus tetap menyelenggarakan debat calon presiden untuk Pemilu 2019, meskipun ada televisi swasta yang sudah berencana untuk menggelar hal serupa. Pihaknya sangat menyayangkan sikap lemah KPU yang tidak ingin menggelar debat capres. Pasalnya debat sangat diperlukan agar masyarakat mengetahui visi dan misi masing-masing capres ke depan.

 

“Ini tidak sekedar kesepakatan, tapi lebih kepada Peraturan KPU. Masih ada waktu KPU untuk meningkatkan kredibilitasnya. Jangan sampai demokrasi kita dihancurkan bukan oleh rakyatnya, tapi oleh lembaga yang seharusnya kompeten seperti KPU,” ujar Sodik usai mengikuti Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (07/1/2019).

 

Terkait dengan beredarnya informasi adanya kisi-kisi pertanyaan yang akan diberikan oleh KPU jika debat capres diselenggarakan, Sodik menilai hal tersebut sangat aneh. Karena Capres diminta kecerdasaanya untuk mengatasi masalah-masalah dadakan. Kalau disampaikan kisi-kisi terlebih dahulu, hal itu tidak berbeda dengan sebuah ujian atau test yang  soalnya sudah “dibocorkan” terlebih dahulu.

 

“Jika semua itu terjadi, maka saya menilai akan menurunkan kualitas debat, menurunkan kredibilitas KPU, dan menurunkan kredibilitas demokrasi juga. Karena pemilu sebagai forum tertinggi merupakan wujud demokrasi dalam pemilihan presiden. Saya berharap masyarakat juga ikut mengawasi KPU. Semoga Pemilu mendatang dapat berjalan dengan adil, netral dan damai,” pungkas legislator Fraksi Partai Gerinda ini. (ayu/sf)

BERITA TERKAIT
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...
Maman Imanulhaq Dorong Kemenag Perkuat PAUD Qu’ran
14-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendorong Kementerian Agama (Kemenag) untuk memperkuat posisi Pendidikan Anak Usia...