Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih memimpin uji publik RUU Ekonomi Kreatif di D.I Yogyakarta. Foto: Jaka/jk

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI menjaring masukan terkait RUU Ekonomi Kreatif  (Ekraf) dari para pelaku ekonomi kreatif dan akademisi, baik secara tekstual maupun konstektual di Provinsi DI Yogyakarta. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih memaparkan aspirasi dari hasil uji publik agar di masukkan kedalam norma RUU Ekraf.

Pertama, kata Fikri, tentang kelembagaan ekonomi kreatif, para pelaku ekonomi kreatif di bawah mengeluh, karena selama ini mereka merasa tidak ada yang urus. Baik ditingkat provinsi maupun di kabupaten atau kota.

"Para pelaku ekonomi kreatif  mengeluh butuh pendampingan program dan selama ini tidak ada perlindungan. Misalnya, pelaku kreatif membuat kreatifitas food truck, tetapi karena tidak ada yang mendampingi selalu dilarang Satpol PP, karena memang belum ada aturan hukumnya," tutur Fikri saat memimpin pertemuan uji publik RUU Ekonomi Kreatif di DI Yogyakarta, Sabtu (15/12/2018). 

Kedua, lanjut Fikri, tentang pembiayaan, para pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) mengusulkan agar sertifikatnya bisa dijadikan jaminan untuk pembiayaan.Karena lembaga keuangan sampai sekarang masih membutuhkan kolateral jaminan, bukan sertifikat HAKI.

"Ini harus kita tindaklanjuti dalam penormaan di UU Ekonomi Kreatif ini. Bagaimana nantinya pemerintah bisa memberikan insentif kepada mereka yang memiliki HAKI," tandas legislator dapil Jateng IX ini.

Ditambahkannya, ada salah satu pelaku ekonomi kreatif, yakni Soto Pak Ragil yang sudah memiliki ratusan cabang tapi tidak memiliki HAKI. Ia mengeluh karena karyanya dijiplak oleh orang lain, bahkan ditayangkan televisi.

"Bapak ini bersedih hati, tidak bisa berbuat apa-apa karyanya dijiplak, mestinya secara formal para pelaku ekonomi kreatif ini memiliki sertifikat HAKI, difasilitasi dan dilindungi, inilah yang dikeluhkan mereka," pungkas Politisi F-PKS ini.

Pada pembahasan awal RUU ini, proposal yang diajukan Badan Ekonomi Kreatif terkait bentuk kelembagaannya menjadi kementerian."Seandainya jadi kementerian, berarti harus jelas deferensiasinya dengan kementerian lain. Jangan kemudian yang sudah dilakukan oleh Kementerian UMKM, Perindustrian dan kementerian terkait dilakukan juga oleh badan ekonomi kreatif," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, pengrajin, Timbul Raharjo, mengusulkan agar dalam UU ini diatur  bagaimana strategi mengembangan kreatifitas para pelaku ekonomi kreatif dengan cara memberikan stimulan.

"Ini sudah saya praktekkan, biasanya saya datang ke pameran-pameran, browsing di internet dan ke tempat kreatif lain. Dengan begitu, banyak memasuki pikiran kita dan ini bisa menstimulan kreatifitas. Misalnya nanti, pemerintah juga bisa mengirim orang-orang kreatif ini ke luar negeri,"terangya.

Kemudian, lanjutnya, Hak atas Kekayaan Intelektual ini kalau d luar negeri sudah menjadi komoditi yang bisa dibiayai. "Saya punya  267 sertifikat produk HAKI, setiap melakukam pameran mesti di sertifikatkan. Saya harap pemerintah dengan HAKI ini bisa menjadi agunan. Supaya orang-orang kreatif ini bisa menjadi lebih kreatif jika di biayai. Karena sebagian orang kreatif tidak punya jiwa enterprenur," harapnya. (jk/mp)