Perlu Ada Insentif Bagi Pegawai Dinas Perizinan

01-11-2018 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera memebrikan keterangan usai melakukan pertemuan  dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak.Foto :Husen/rni

 

Para pegawai yang bekerja di dinas perizinan daerah perlu diberikan insentif khusus. Selain untuk mengapresiasi kinerja, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai hal itu juga untuk mencegah terjadinya korupsi. Dinas perizinan di daerah selalu menjadi lahan subur korupsi.

 

Mardani menyampaikan hal ini saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, Kamis (01/11/2018). Mardani menilai, kejujuran bekerja dalam melayani pengajuan perizinan sangat dijunjung tinggi di kantor DPMPTSP Kalbar.

 

“Ada usulan beri insentif khusus untuk mereka yang bekerja di dinas perizinan. Tapi insentif itu sampai sekarang belum ada. Saya setuju perlu ada insentif untuk mencegah korupsi,” kata Mardani usai pertemuan. Seperti dijelaskan Kepala DPMPTSP Kalbar Junaidi, kantornya sudah melibatkan KPK untuk mensupervisi dan melakukan pencegahan korupsi dalam memberikan layanan perizinan. 

 

“Yang paling menonjol adalah kejujuran Kepala Dinasnya Junaidi dan KPK juga sangat membantu, sehingga kesadaran antikorupsi begitu tinggi. Dan salah satu tempat suburnya korupsi ada di dinas perizinan,” ucap legislator PKS tersebut. Kepala dinasnya, sambung Mardani, tidak saja berkampanye antikorupsi dengan memasang banyak baner di sudut-sudut ruangan, tapi memang dipraktikkan sendiri secara transparan.

 

“Bahkan kepala dinasnya kalau ingin bertemu siapa pun yang terkait dengan perizinan, selalu mengajak stafnya untuk mendampingi. Itu budaya kerja yang baik. Semua orang perlu mengurus izin. Tapi ketika bekerja dengan benar, maka investasi dan ekonomi akan berkembang, rakyat pun akan mendapatkan manfaatnya," tutup Mardani. (mh/sf)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...