Anggota Komisi X DPR RI Putu Supadma Rudana. Foto: Andri/jk

Anggota Komisi X DPR RI Putu Supadma Rudana mengecam keras kabar pengusaha asal China yang menjual murah pariwisata yang bekerjasama dengan travel ilegal. Sebagai masyarakat dan mewakili masyarakat Bali, Putu kecewa karena pengawasan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pariwisata sangat lemah terhadap pariwisata Bali yang diduga dijual murah ke wisatawan China itu.

Putu menegaskan, pemerintah pusat jangan menutup mata karena ini menyangkut hajat hidup banyak masyarakat Bali. Dari pengusaha besar sampai pengusaha kecil di Bali menggantungkan nasibnya melalui pariwisata. Kemenpar jangan membiarkan hal ini berlarut-larut dan berdiam diri saja.

“Segera ambil tindakan konkrit, seperti menutup selamanya tempat usaha yang terbukti  ilegal atau memenjarakan dan mendeportasi jika ada pengusaha asal China yang melakukan jual pariwisata Bali murah, transportasi ilegal, bisnis makanan ilegal, dan mempekerjakan orang asing secara ilegal,” tegas Putu dalam rilis yang diterima Parlementaria, Rabu (24/10/2018).

Bagi legislator Partai Demokrat itu, pemerintah ini harus tegas kepada pengusaha asal China karena ancamannya pengusaha lokal kecil dan besar akan gulung tikar. Ini juga berlaku kepada masyarakat lokal pendatang yang bekerjasama dengan pengusaha asal China yang ingin menjual wisata murah di Bali. Sementara Bali itu tujuan nomor satu wisatawan asing dan lokal.

Diketahui, modusnya para turis asal China ini diajak untuk berbelanja ke toko-toko milik pengusaha asal China yang juga menjual produk-produk asal China, namun diklaim sebagai produk khas Bali atau Indonesia.

Putu pun meminta dan berharap Kemenpar harus pro kepada masyarakat lokal, karena menghargai kearifan lokal adalah sumber kekayaan budaya negeri ini. Menurutnya Kemenpar tidak mempunyai strategi besar kepariwisataan untuk mengelola pariwisata dengan baik dan komprehensif, ini sangat merugikan sektor pariwisata Indonesia.

“Jangan hanya mengejar jumlah wisatawan  yang banyak dan devisa sebesar-besarnya kemudian melupakan sistem dimana wisatawan asing tidak diarahkan ke budaya lokal, membeli barang serta makan makan dari China dengan dilabeli label Bali. Ini semua  tidak ada manfaatnya bagi masyarakat Bali,” ungkap legislator dapil Bali itu.

Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI) ini juga meminta penjelasan Kemenpar untuk menjelaskan terkait dugaan jual murah pariwisata Bali kepada pengusaha China yang bekerjasama dengan travel ilegal. Karena kalau dibiarkan ini bisa menggerus bahkan menggusur pengusaha pariwisata lokal di Bali. (hs/sf)