Pemprov Kepri Harus Cari Alternatif Sektor Industri Baru

05-10-2018 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI, Michael Jeno (F-PDI Perjuangan)/Foto:Jaka/Iw

 

Pemprov Kepri dan Badan Pengusahaan Batam harus mencari alternatif sektor industri baru agar bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau terendah secara nasional. Tercatat pada tahun ini pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 4 persen.

 

”Kita mengetahui bahwa industri utama di Batam penyokongnya adalah industri minyak dan gas. Ini yang menjadi salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi turun. Untuk itu, Pemprov dan BP Batam harus mencari alternatif sektor-sektor industri baru sebelum terjadi pemulihan di sektor minyak dan gas,” kata Anggota Komisi XI DPR Michael Jeno, usai rapat dengan mitra kerjanya di Gedung BI Batam, Jum'at (5/10).

 

Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, ada beberapa sektor industri yang bisa dikembangkan, misalnya pariwisata dan industri kelautan dan perikanan. Kemudian, beberapa pulau memiliki potensi untuk industri pertanian. “Jadi sembari menunggu bangkitnya minyak dan gas, Pemprov Kepri dan BP Batam bisa menggerakkan ekonomi dari industri lain,” harapnya.

 

Masih kata Politisi Dapil Kalbar ini, penurunan ekonomi di Provinsi Kepri juga ada efek ekonomi global terhadap industri minyak dan gas di Batam, karena industri minyak dan gas ini menjadi penyokong utama ekonomi. “Dampak penurunan minyak dan gas ini luar biasa, menyebabkan kontraktor, suplai alat-alat, dan lainnya turun. Sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi turun,” ujarnya.

 

Selain itu, pertumbuhan kredit di Batam penyaluran kredit mengalami penuruan, karena ada efek dari penurunan pertumbuhan ekonomi. Menurut Jeno, Otoritas Jasa Keuangan tadi sudah memiliki terobosan baru, yakni program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster. Program KUR Klaster merupakan penyaluran kredit usaha rakyat yang berasal dari perbankan kepada para pelaku usaha mikro, petani, atau nelayan.

 

“Ini menarik. Kritik kita selama ini, penyaluran KUR yang mendapatkannya selalu pedagang dan yang punya otlet. Diharapkan program ini saling terhubung, antara penjual dan produsen seperti petani, nelayan, dan peternak, sehingga menumbuhkam ekonomi baru,” tutupnya. (jk/mh)

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...