Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily . Foto: Dep/jk

Perhatian serius terhadap Provinsi Papua merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan dalam rangka mengatasi ketertinggalan wilayah dan kepentingan yang ada. Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua harus aktif untuk menyampaikan hasil verifikasi dan validasi data kemiskinan agar menjadi perhatian pemerintah pusat.

“Semua harus berdasarkan data yang valid agar setiap kebijakan pengentasan kemiskinan dapat tepat sasaran,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Panja Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Komisi VIII DPR RI di Provinsi Papua, Kamis (27/9/2018).

Oleh sebab itu, tambah Ace, Panja Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Komisi VIII DPR RI ingin memastikan dan ingin mengetahui sejauh mana proses pendataan yang telah dilakukan selama ini di Papua terhadap penerima program-program bantuan sosial dari pemerintah. Termasuk memastikan apakah selama ini data-datanya sudah valid, akurat dan sesuai dengan perkembangan mutakhir.

“Kami banyak mendapatkan masukan bahwa memang masih ada kekurangan di sana-sini, terutama mengenai pemutakhiran data tersebut. Hal ini terkait juga dengan bagaimana pusat data dan informasi pusat di bawah Kementerian Sosial memiliki sistem yang memungkinkan bagi proses verifikasi dan validasi secara up to date sesuai dengan perkembangan,” imbuh Ace.

Legislator Fraksi Partai Golkar tersebut juga menyatakan, memang harus diakui, terkait persoalan verifikasi dan validasi data ini masih terbatas. Hal itu dikarenakan pelibatan pemerintahan daerah dalam masalah verifikasi dan validasi tersebut masih sangat terbatas. Bahkan saat ini masih ditemukan adanya penggunaan data lama.

“Oleh karena itu, kita ingin mencoba agar sumber data Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial dapat dilakukan dengan lebih terbuka. Sehingga setiap perubahan-perubahan dinamika sosial dari masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat bisa sesuai dengan data yang akurat," tandasnya.

Ace mengatakan, permasalahan verifikasi dan validasi data kemiskinan juga harus mempertimbangkan aspek dan kondisi sosio geografis di suatu daerah, contohnya Papua. Pertimbangan tersebut diperlukan karena di daerah pegunungan ataupun pesisir yang sulit terjangkau untuk dilakukan pendataan, tentu akan menimbulkan sebuah konsekuensi.

“Misalnya, apakah data-data kemiskinan tersebut sampai dengan kebutuhan operasionalnya ada atau tidak. Menurut saya, harus dibedakan kondisi geografis di masing-masing daerah sehubungan dengan masalah verifikasi dan validasi data kemiskinan itu," tegasnya.

Menurut legislator dapil Banten ini, diperlukan treatment khusus guna menurunkan data kemiskinan di Papua. “Kita harus memiliki data seakurat mungkin. Kalau angka kemiskinan di Papua turun, maka otomatis secara nasional pun ikut berpengaruh," pungkasnya. (dep/mp/sf)