Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Bekraf beserta jajaran di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/9/2018). Foto : Andri/Man

Sebaran program dan kegiatan Badan Ekonomi dan Kreatif (Bekraf) RI harus mempertimbangkan proposionalitas dan keadilan di seluruh wilayah Indonesia, dalam rangka pencapaian serapan anggaran, sehingga mampu mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi kreatif di daerah yang disesuaikan dengan rencana strategis Bekraf RI.

“Cakupan lokasi kegiatan target kerja sama agar diperluas lebih dari 4 provinsi, sehingga menjangkau  daerah-daerah prioritas,” ungkap Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Bekraf beserta jajaran di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/9/2018). RDP ini membahas program kerja masing-masing unit kerja di Bekraf pada RAPBN TA 2019.

Kemudian, selain 3 produk unggulan, yakni Kriya, Kuliner dan Fesyen, dan produk prioritas, yakni Film, Animasi dna Video, Aplikasi dan Game, dan Musik, Komisi X DPR RI juga meminta Bekraf  memaksimalkan sub-sektor lainnya dari 16 sub-sektor yang diamanatkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 6 Tahun 2015 tentang Bekraf.

“Bekraf juga perlu mempertimbangkan program-program di K/L lain mengenai bidang ekonomi kreatif, agar program dan kegiatan Bekraf tidak tumpang tindih dengan program dan kegaitan K/L lainnya,” jelas politisi Partai Demokrat itu.

Kemudian, terkait usulan tambahan anggaran sebesar Rp 101 miliar, Komisi X DPR RI meminta Bekraf untuk memperbaiki dan menyusun kembali rincian usulan kegiatan tambahan, dengan memperhatikan arah dan fokus program dalam lingkup Bekraf.

Sebelumnya, Kepala Bekraf Triawan Munaf menyampaikan usulan tambahan alokasi anggaran TA 2019 sebesar Rp 101 miliar. Tambahan alokasi tersebut, untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis sebesar Rp 25 miliar. Pengembangan Ekonomi Kreatif pada Deputi Edukasi dan Pengembangan sebesar Rp 6 miliar, dan Deputi Akses Permodalan Rp 5,5 miliar dipergunakan untuk meningkatkan Go StartUp Indonesia.

Kemudian, Deputi Infrastruktur sebesar Rp 1,1 miliar yang diperuntukkan untuk pembangunan Misbah (bioskop rakyat). Selanjutnya, Deputi Pemasaran  Rp 26 miliar untuk kampanye produk kreatif dalam dan luar negeri, fasilitas pelaku kreatif dalam kegiatan pasar seni.  Deputi Fasilitas HKI dan Regulasi Rp 10 miliar untuk fasilitas sertifikasi profesi dan fasilitas indikasi geogerafias.

Berikutnya, Deputi Hubungan Antarlembaga dan Wilayah Rp 18 miliar untuk Travel Grant serta MoU, optimalisasi satu pintu, sosialisasi Rindekraf dan Roadmap Rindekraf. Dan terakhir untuk Sekretariat Utama sebesar 25 miliar, guna peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Bekraf. (rnm/sf)