Sinergi Pemda - BPKP agar Dana Desa Tepat Guna

10-09-2018 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Tutik Kusuma Wardhani saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Manado.Foto :Erman/Rni

 

Anggota Komisi XI DPR RI Tutik Kusuma Wardhani mendorong agar pemerintah daerah (pemda) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk saling bersinergi dan berkoordinasi, untuk menjamin Dana Desa betul-betul tepat guna serta mampu mensejahterakan masyarakat.

 

“Saya pantau kondisi di daerah, itu pemda sepertinya setengah hati mengurusi Dana Desa. Jangan bertindak parsial, pemda jalan sendiri, BPKP juga jalan sendiri,” ujar Tutik di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Manado, Sulawesi Utara, Jumat (07/9/2018).

 

Menurut Tutik, tujuan pemerintah untuk menyukseskan Nawa Cita ketiga ini sangat luar biasa. Namun pada dalam perjalanannya, masih ada beberapa kendala yang harus diselesaikan. Maka dari itu, Komisi XI DPR RI selalu membahas Dana Desa ini agar ke depan lebih disempurnakan lagi, sehingga implementasinya betul-betul dirasakan oleh masyarakat desa.

 

Politisi Partai Demokrat itu menilai, perbedaan usia yang cukup jauh antara kepala desa dengan pendamping Dana Desa, bisa menjadi salah satu pemicu masalah. Meskipun begitu, ia juga menyarankan agar pendamping Dana Desa tersebut dibekali kemahiran dan kepintaran untuk mencari solusi terhadap kesulitan implementasi dana daerah itu.

 

“Kita tidak ingin menyalahkan proses perekrutan. Dengan petugas pendamping yang sudah ada, mari sama-sama kita beri pembekalan agar kegiatan Dana Desa ini tidak mandek di tengah jalan,” terang politisi dapil Bali tersebut.

 

Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Prakosa, Tim Kunspek Komisi XI DPR RI mengadakan pertemuan dengan beberapa mitra kerja, diantaranya Deputi Gubernur Bank Indonesia, Deputi Kepala BPKP, Kepala Kanwil BPK Sulawesi Utara, Kepala BPS Sulawesi Utara serta mitra kerja lainnya. (es/sf)

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...