Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron. Foto: Odjie/od

Komisi II DPR RI mendukung penguatan terhadap lembaga Ombudsman RI (ORI) terutama yang di daerah untuk menjadi lembaga pengawas publik yang independen. Apalagi diketahui di beberapa daerah, kantor ORI masih ndompleng (pinjam pakai) dengan pemerintah daerah.

“Jadi kalau kemudian kantor serta fasilitas lainnya masih bergantung pada pemda, ya sudah. Tidak akan bisa bicara apa-apa di daerah, dan pada akhirnya penilaian akan bagus-bagus saja,” kata Herman saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan LAN dan ORI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (05/9/2018).

Politisi Partai Demokrat ini menerangkan bahwa banyak sekali pelayan-pelayanan publik yang dilakukan ORI, namun tidak diimbangi dengan keberpihakan perhatian. Seperti keterbatasan anggaran, tidak ada sarana prasarana, tidak ada kantor, dan bila ada aduan yang akan dilaporkan, masyarakat pun harus ke Jakarta.

“Saya termasuk orang yang ingin mendorong terhadap lembaga yang memiliki sisi anggaran kecil, dari sisi kegiatan kurang, apalagi dalam melakukan akselarasi terhadap tusinya,” tambah politisi dapil Jawa Barat itu.

Dalam RDP ini, Komisi II DPR RI mendengarkan penyampaian pagu anggaran ORI sebesar Rp150 miliar yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam program ORI 2019.

Terhadap pagu anggaran ORI tahun 2019 tersebut, Komisi II DPR RI akan membahasnya secara lebih mendalam pada rapat selanjutnya yang berkaitan dengan pembahasan RAPBN 2019.

Komisi II DPR RI juga menyetujui usulan tambahan tahun 2019 ORI sebesar Rp153 miliar. Komisi II akan meminta kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk memenuhi kebutuhan tambahan anggaran tersebut dalam pembahasan di Banggar DPR RI. (es/sf)