Legislator Minta LAN Serius Bina Pusdiklat DPR

05-09-2018 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron saat Rapat Dengar Pendapat (RDT) dengan LAN dan Ombudsman RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (05/9/2018). Foto : Oji/Man

 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron meminta Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk lebih serius membina Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Sekterariat Jenderal dan Badan Keahlian (Setjen dan BK) DPR RI agar lebih berkembang. Karena Pusdiklat DPR RI sendiri merupakan binaan langsung dari LAN.

 

“Menurut saya, pembinaan nantinya juga harus diperluas. Bukan hanya untuk membina PNS, tetapi juga terhadap para staf di Kesekretariatan Anggota DPR, Komisi maupun Tenaga Ahli agar lebih disiplin,” terang Herman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDT) dengan LAN dan Ombudsman RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (05/9/2018).

 

Legislator Partai Demokrat ini menilai pentingnya pelatihan tentang kedisiplinan. Mengingat disiplin merupakan salah satu kunci dari kesuksesan ketatanegaraan. “Kalau di Pusdiklat DPR, anggarannya sudah ada. Tinggal bagaimana penguatan kelembagaan, kemudian akreditasi dan program-program yang harus terus mendapat dukungan dari LAN. Pusdiklat ini harus menjadi prioritas utama,” pinta politisi dapil Jawa Barat ini.

 

Pada kesempatan ini, Komisi II DPR RI juga mendengarkan penyampaian Pagu Anggaran LAN tahun 2019 sebesar Rp319 miliar. Terhadap pagu anggaran tersebut, Komisi II DPR RI akan membahasnya secara lebih mendalam pada rapat-rapat selanjutnya yang berkaitan dengan pembahasan RAPBN tahun 2019.

 

Komisi II DPR RI juga menyetujui usulan tambahan anggaran LAN tahun 2019 sebesar Rp17 miliar. Komisi II DPR RI akan meminta kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk memenuhi kebutuhan tambahan anggaran tersebut dalam pembahasan di Banggar. (es/sf)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...