Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra. Foto : Arief/and

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra mengharapkan berbagai permasalahan yang terjadi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tahun 2017 lalu, tidak terulang lagi pada tahun 2018 ini.

“Sistem zonasi dalam PPDB 2017 kemarin harus menjadi pembelajaran, sehingga dalam tahun 2018 ini persiapan harus dilakukan lebih matang,” jelasnya dalam rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (8/05/2018).

Menurutnya, salah satu kendala klasik dalam PPDB adalah masalah kuota dan daya tampung sekolah. Maka dari itu, Sutan meminta zona penerimaan diatur dengan baik, sehingga kelebihan daya tampung di suatu sekolah bisa dikurangi. Selain itu, dia juga mengigatkan jangan ada lagi intervensi yang dilakukan pihak-pihak tertentu kepada sekolah untuk mendapatkan kursi atau bangku.

Mengatasi masalah itu, politisi Partai Gerindra itu meminta pemerintah memperkuat regulasi tentang zonasi, termasuk aturan tentang surat pindah yang sering menjadi alasan untuk mengakali aturan zonasi PPDB di sekolah favorit.

“Temuan kita di DPR, aturan zonasi sering tidak berdaya menghadapi kata balance yang dilengkapi surat pindah kepada sekolah, padahal ini semata-mata hanya modus untuk mendaftar ke sekolah favorit,” kritisi Sutan.

Terlepas dari berbagai praktik kecurangan dalam PPDB, politisi dapil Jambi itu tetap meminta pihak sekolah melakukan persiapan teknis secara lebih matang dalam penyiapan penerimaan siswa baru, sedangkan regulasi dan pengawasan akan dikoordinasikan secara intensif di semua pemangku kepentingan. (rnm/sf)