Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI meninjau Shelter Pengungsian Tsunami Sementara yang berada di Kota Padang, Sumbar, Senin (30/4/2018). Foto : Nadya/and

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang sangat menyayangkan shelter penanggulangan bencana tsunami di Kota Padang, Sumatera Barat, yang sampai saat ini belum diserahkan bangunannya kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang. Menurutnya, aset yang luar biasa ini dapat menunjang kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana, khususnya tsunami.

“Kita memberikan penghargaan kepada pemerintah karena ada aset shelter ini. Sumbar, terutama Kota Padang rawan adanya tsunami. Tetapi, koordinasi ini menjadi persoalan, karena sampai sekarang bangunan yang kita anggap multifungsi ini, sampai sekarang tidak bisa diserahkan kepada Kota Padang,” kata Marwan saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI meninjau Shelter Pengungsian Tsunami Sementara yang berada di Kota Padang, Sumbar, Senin (30/4/2018).

Politisi PKB itu menilai, yang menjadi titik krusial adalah koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga. Oleh karenanya, dirinya mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk nantinya berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Di samping itu, Komisi VIII DPR RI juga akan menyurati Komisi V DPR RI terkait hal tersebut, mengingat Kementerian PUPR bukan mitra kerja Komisi VIII DPR RI, Maka langkah awal adalah menyurati komisi terkait agar turut mempertanyakan ke mitranya soal shelter pengungsian sementara bencana tsunami di Padang itu.

“Andaikan aset ini diserahkan, bisa multifungsi. Misalnya buat olahragakah, tempat pertemuankah, sehingga tidak sia-sia. Maka kami Komisi VIII akan menyurati teman-teman di Komisi V untuk mengetahui persoalan sebetulnya, sehingga bangunan yang layak dimanfaatkan ini kenapa menjadi mandek dan tidak berfungsi,” beber Marwan.

Marwan menambahkan, bercermin dari kejadian tsunami di Aceh bertahun-tahun yang lalu, sebagian besar korban yang tidak terselamatkan itu adalah orang-orang yang tidak sempat menyelamatkan diri. Begitu lari terjadi kemacetan di tengah jalan, sementara air sudah datang.

“Maka orang yang segera naik ke Mesjid Raya Baiturrahman itu selamat, maka kalau ada yang seperti ini kami kira ini sudah merupakan kesiapsiagaan pemerintah,” imbuh politisi dapil Sumut itu.

Senada dengan Marwan, Anggota Komisi VIII DPR RI Choirul Muna juga kecewa atas tidak diserahterimakannya shelter tsunami tersebut ke BNPB ataupun BPBD Kota Padang. Hingga akhirnya, tempat tersebut mengalami kerusakan, dan disalahgunakan untuk kegiatan-kegiatan negatif lainnya.

“Kenapa hal-hal semacam ini tidak dihiraukan. Kami ingin mendorong Komisi V DPR RI, nanti yang  berhubungan dengan KemenPUPR untuk bisa mendorong segera untuk diserahkan kepada BPBD Kota Padang. Bisa dirawat kemudian dan dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Akan lebih nyaman bila digunakan untuk kegiatan keagamaan dibandingkan dipergunakan untuk hal yang negatif,” tegasnya. (ndy/sf)