Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra. Foto : Arief/and

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra berpandangan, pendidikan adalah momentum perubahan dari tidak baik menjadi baik, dari tidak tahu menjadi tahu.  Namun, di era digitalisasi dan globalisasi saat ini perubahan afektif, psikomotorik dan kognitif memiliki tantangan berbeda.

“Di era digital ini, perubahan berlangsung cepat dan ekponensial, mampukah pendidikan kita mengimbanginya,” kata Sutan seolah bertanya, dalam keterangan persnya yang diterima Parlementaria, Selasa (2/5/2018).

Politisi Partai Gerindra ini melanjutkan, setidaknya ada empat tantangan di dunia pendidikan untuk mengimbangi perubahan di era digital. Pertama, era digitalisasi yang dapat jika tidak di antisipasi bisa menurunkan kualitas pendidikan bangsa. Menurutnya, kemudahan akses informasi jika tidak diantisipasi dengan kreativas, maka bisa mendegradasi kemampuan anak didik, bahkan tak ayal akan melahirkan generasi “Copy Paste”.

“Berikutnya, menurunnya empati dan sosialisasi. Generasi digital ditandai dengan membludaknya media sosial yang menyebabkan pergaulan digital tanpa empati dan miskin hubungan sosial face to face. Akhirnya dapat menciptakan menurunnya nilai nilai moralitas,” imbuh Sutan.

Kemudian, lanjut Sutan, perubahan orientasi mendidik yang tak kunjung selesai antara hasil dan proses, menambah beban perubahan yang harus dilakukan. Menurutnya, sudah saatnya pendekatan behavior dihilangkan. Sistem SBMPTN dan siatem UNBK menciptakan pendekatan behavior, bukan menciptakan pendekatan humanistik.

“Dan terakhir, pendidikan kehilangan arah di tengah era digitalisasi di Indonesia. Mereka mengakui pelajaran TIK penting, tapi disisi lain pelajaran TIK dianggap hanya pelengkap,” tambah Sutan.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan reorientasi kembali, akan dibawa kemana pendidikan Indonesia di tengah-tengah era globalisasi. Menurutnya, diperlukan regulasi yang kuat dalam menyongsong perubahan zaman.

“Tugas mengorientasi ini merupakan tugas para pengambil kebijakan, baik itu pemerintah dan DPR,” tandas politisi dapil Jambi itu. (ann/sf)