Legislator Harap Gubernur BI Baru Mampu Kuatkan Nilai Tukar Rupiah

15-03-2018 / KOMISI XI

 

 

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam, meminta Gubernur BI yang terpilih nanti agar fokus pada tugasnya mengelola stabilitas mata uang. Ia menuturkan sangat concern terhadap kinerja BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Kalau Rupiah masih melemah terus artinya kinerja BI tidak memenuhi harapan UU.

 

“Hingga kini, nilai tukar kita cenderung terdepresiasi, dan nilainya pun turun dari tahun ke tahun. Setahun sebelum krisis keuangan global misalnya, nilai tukar rupiah terhadap USD sebesar Rp 9.419 dan saat krisis tersebut terjadi, rupiah masih sekitar Rp 10.950," ujar Ecky dalam rilis yang diterima Parlementaria, Kamis (15/3/2018).

 

Diketahui sepanjang 2010-2012, rupiah rata-rata bergerak di bawah Rp 9.500 per USD. Namun, sejak 2013-2017, rupiah stabil tinggi pada level rata-rata di atas Rp 13.000. Dan hari ini mulai merangkak mendekati angka psikologis Rp 14.000. Ini menunjukkan bagaimana kemampuan BI mengelola nilai tukar.

 

Ecky menjelaskan, depresiasi rupiah mendatangkan banyak kerugian. Misalnya cicilan utang luar negeri semakin mahal. Selain itu, inflasi dari sisi impor pun semakin tinggi jika nilai tukar terdepresiasi. Impor BBM akan mahal dan menyebabkan defisit neraca transaksi berjalan yang semakin lebar. "Depresiasi rupiah pun akan menyebabkan harga barang−barang impor pun semakin mahal. Padahal sebagian besar bahan baku industri masih dari impor. Jelas ini menyebabkan harga barang−barang industri mahal, dan semakin menyengsarakan rakyat, yang pendapatannya pas−pasan," tuturnya.

 

Sebagaimana diketahui, presiden telah mengirim nama calon tunggal pengganti Gubernur Bank Indonesia (GBI) yang akan selesai Mei mendatang. Menanggapi hal tersebut, Ecky menyebutkan bahwa memang tidak ada larangan bagi kepala negara mengajukan satu nama. “Sebelumnya, calon tunggal pun pernah diajukan. Namun, kesemuanya akan kembali ke fraksi-fraksi di DPR, terutama di Komisi XI yang akan melakukan fit and proper test,“ tutup Ecky. (hs/sc)

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...