Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih berpendapat data guru yang komprehensif sangat diperlukan bagi penyelesaian masalah guru honorer, khususnya guru honorer kategori 2 (K2), yang harus selesai tahun depan.

“Isu ini sudah dibahas berulang-ulang, tetapi belum juga selesai karena data yang kurang lengkap. Mereka sudah sering audiensi, bahkan ke fraksi-fraksi juga, tetapi data di Kemenpan-RB tidak ada. Harus ada data yang lengkap yang mencakup seluruh Indonesia,” papar Fikri dalam rilis yang diterima Parlementaria, Kamis (15/3/2018).

Anggota Fraksi PKS ini juga mendesak mengenai nasib guru honorer K2 yang tidak lolos dalam tes untuk pengangkatan agar segera dicarikan solusi. Pasalnya, sejauh ini banyak guru non-PNS di daerah-daerah yang belum dibayarkan haknya. “Sejauh ini yang dibayarkan oleh Kemendagri hanya guru yang masuk dalam P3D dan PNS. Yang non-PNS ada yang belum dibayarkan, ada yang dibayar satu juta, ada yang dua juta. Ini di Kalimantan Utara. Di beberapa tempat belum selesai,” tuturnya.

Sebelumnya, Panja SN Dikdasmen memberikan sejumlah masukan, diantaranya meminta kepada Kemendikbud RI, Kemenpan-RB RI dan Kemendagri untuk melakukan kajian tentang guru secara komprehensif yang terdiri dari: sebaran, jumlah, guru mapel, dan guru produktif. Rapat tersebut juga menyepakati penyelesaian sisa guru honorer K2 yang tidak lulus seleksi pada tahun 2013 paling lambat tahun 2018-2019 sesuai peraturan perundang-undangan.

Fikri menilai, diantara delapan kriteria Standard Nasional Pendidikan (SNP), guru dan sarana prasarana adalah dua hal yang paling mendesak. Ia berharap pemerintah menepati janjinya terkait kesejahteraan para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut. (hs/sc)