Banyak Perguruan Tinggi Belum Terakreditasi

12-03-2018 / KOMISI X
Anggota Panja Evaluasi Dikti Komisi X DPR RI, Nuroji (F-Gerindra)/Foto:Naefurodji/Iw

 

Anggota Panja Evaluasi Pendidikan Tinggi (Dikti) Komisi X DPR RI Nuroji mengatakan, masih banyak Perguruan Tinggi di Indonesia yang belum terakreditasi. Hal tersebut ditegaskan Nuroji disela-sela Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Evaluasi Dikti Komisi X DPR dengan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).

 

“Masih banyak sekali Perguruan Tinggi kita yang belum terakreditasi. Belum terakreditasinya Perguruan-perguruan Tinggi itu dikarenakan belum selesainya proses akreditasi yang dilakukan oleh BAN PT. Dan ada juga yang dikarenakan Perguruan Tinggi tersebut belum mengajukan proses akreditasi,” ucap Nuroji di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/3/2018).

 

Dari data 4700 Perguruan Tinggi, baru 1500 Perguruan Tinggi yang terakreditasi. Sementara itu, dari 26 ribu Program Studi yang ada, baru sekitar 19 ribu yang terakreditasi, papar Nuroji.

 

“Artinya banyak Perguruan Tinggi yang sebetulnya tidak jelas, karena belum memiliki ukuran standarnya. BAN PT juga belum banyak menyelesaikan proses akreditasi yang diajukan, dengan alasan persoalan biaya dan kurangnya tenaga assessor,” ujarnya.

 

Nuroji menyampaikan, salah satu penyebab lambatnya pengajuan akreditasi adalah karena permasalahan anggaran yang tidak tersedia. Oleh sebab itu, dengan adanya peraturan yang baru, maka dibentuk Lembaga Akrediatsi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM PT).

 

“Tugas LAM PT akan memperkuat tugas BAN PT. Dimana beban biaya bisa terbagi kepada masyarakat. Begitu pula dengan masalah prosesnya yang juga terbagi dengan LAM. Dengan demikian, diharapkan banyak Perguruan Tinggi yang melakukan akreditasi melalui LAM tersebut. Sementara itu, sebahagian besar peran BAN PT adalah dalam masalah mutu Perguruan Tinggi, karena BAN PT yang menentukan standar mutu suatu Perguruan Tinggi dan Program Studi (Prodi),” pungkas Nuroji. (dep/sf)

BERITA TERKAIT
Fikri Faqih Dorong Pendidikan Agama Jadi Pilar Integral dalam Revisi UU Sisdiknas
21-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan pentingnya pendidikan agama sebagai bagian tak terpisahkan dalam...
Revisi UU Hak Cipta Rampung, Royalti Musik Lebih Transparan
21-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Komisi X Once Mekel menekankan pentingnya tindak lanjut nyata dari DPR dan pemerintah untuk...
Furtasan: Perlu Redesain Sekolah Rakyat agar Lebih Tepat Sasaran
20-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI menyoroti pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo...
Fikri Faqih Terima Aspirasi Forum Guru Honorer dan PPPK di Jateng, Berharap Solusi Atas Persoalan Kepegawaian
17-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Keresahan tengah dirasakan ratusan guru honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Jawa Tengah. Persoalan...