Komisi XI Dorong Pemerintah Kucurkan Kredit Mikro

21-02-2018 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari, foto : jaka/hr

 

 

 

Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari mengatakan, Pemerintah telah mendorong perbankan untuk menjalankan pertumbuhan ekonomi inklusif yang berdasarkan ekonomi kerakyatan. Ia mendorong pemerintah untuk mengucurkan kredit mikro, guna memaksimalkan pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Sulawesi Selatan.

 

“Menggerakkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan itu biasanya melalui koperasi dan UMKM. Maka dari itu, saya terus mendorong Kementerian Keuangan untuk mengucurkan kredit mikro tanpa agunan khusus UMKM atau UMi (Ultra Mikro) sebagai bagian dari implementasi ekonomi kerakyatan yang lebih spesifik," kata Eva saat mengikuti rangkaian pertemuan bersama OJK, BI, Lembaga Penjamin, dan Perbankan, di Makassar, Sulsel, Senin (19/2/2018).

 

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Sukiman menilai, Sulsel merupakan salah satu provinsi yang perkembangan ekonominya sangat baik.

 

"OJK dan Bank Indonesia Sulsel pun telah berupaya memacu perekonomian dalam kebijakan moneternya, seperti kelonggaran tentang gini ratio di penjaminan dan alternatif pengkreditan atau pembiayaan," tegasnya. (gd/sf)

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...