Perlu Kebijakan Inklusif Tangani Migran

02-02-2018 / KOMISI X

 

 

 

Saat ini, terdapat 27 Juta anak muda di dunia yang bermigrasi, termasuk pengungsi dan pencari suaka. Anggota Parlemen perlu membuat kebijakan inklusif untuk menangani migran tersebut, salah satunya untuk memberikan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan kepada migran. Apalagi, imigrasi dan pengungsi telah menjadi krisis global sejak akhir 2016 lalu.

 

Hal itu ditekankan Anggota Komisi X DPR RI Irine Yusiana Roba Putri saat SDG Media Zone dalam Forum Pemuda Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) 2018, yang diadakan di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, 30-31 Januari 2018. Irine terlibat sebagai board member forum anggota parlemen muda di Inter-Parliamentary Union.

 

“Para migran hanya perlu diberi kesempatan untuk bisa berkontribusi bagi diri mereka, negara tujuan, dan negara asal. Kondisi di tiap negara berbeda, punya konteksnya masing-masing. Tapi prinsipnya sama, yakni nilai inklusif di bidang sosial, ekonomi, dan politik,” kata Irine.

 

Untuk Indonesia, tambah Irine, situasinya juga berbeda dengan banyak negara di Eropa. Bagi para pengungsi yang datang, Indonesia bukanlah negara tujuan, tapi negara transit, dengan tujuan utama mereka adalah Australia.

 

“Pemerintah Indonesia telah memberikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, yakni tempat penampungan dan kebutuhan dasar, dalam koordinasi dengan UNHCR,” imbuh politisi F-PDI Perjuangan itu.

 

Irine memaparkan, hingga pertengahan 2017, ada 8 ribu pengungsi di Indonesia, sebagian besar berasal dari Afghanistan, Somalia, dan Irak. Presiden Joko Widodo juga telah bertemu dengan penasihat khusus PBB Kofi Annan untuk mencari solusi terbaik bagi gelombang pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia tahun lalu.

 

“Saat ini para pengungsi tinggal di 13 tempat penampungan di berbagai pulau, sebelum mereka lanjut ke negara tujuan atau kembali ke negara asal,” tandas Irine.

 

Masih dalam kesempatan yang sama, Irine melihat kondisi dunia yang semakin berubah, masyarakat dunia tidak bisa melanjutkan pola konsumsi yang sama seperti puluhan tahun lalu. Menurut Irine, salah satu yang digarisbawahi adalah pentingnya penerapan pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

 

“Ada perubahan iklim, krisis sampah plastik di laut, krisis migrasi, dan sebagainya. Semua orang bisa ikut mengubah dunia menjadi lebih baik, yakni melalui memperbaiki pola konsumsi kita, supaya lebih ramah lingkungan,” imbau politisi asal dapil Maluku Utara itu.

 

Sebagaimana diketahui, untuk mencapai beragam target Sustainable Development Goals pada 2030, negara-negara di dunia memberi peran yang semakin besar bagi anak muda, yang dianggap sangat mewarnai wajah dunia saat ini dan masa depan.

 

Forum tahunan yang diadakan sejak 2012 itu bertujuan memberi ruang partisipasi anak muda dalam desain, implementasi, dan evaluasi program SDGs di tingkat nasional, regional, dan global.

 

Anak muda yang terlibat dalam rapat dua hari itu berasal dari anggota parlemen hingga wakil organisasi pemuda dari seluruh belahan dunia. Berbagai diskusi pun digelar untuk menemukan cara-cara kreatif untuk pemberdayaan dan pelibatan anak muda dalam mencapai SDGs. (sf/sc)

BERITA TERKAIT
Fikri Faqih Dorong Pendidikan Agama Jadi Pilar Integral dalam Revisi UU Sisdiknas
21-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan pentingnya pendidikan agama sebagai bagian tak terpisahkan dalam...
Revisi UU Hak Cipta Rampung, Royalti Musik Lebih Transparan
21-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Komisi X Once Mekel menekankan pentingnya tindak lanjut nyata dari DPR dan pemerintah untuk...
Furtasan: Perlu Redesain Sekolah Rakyat agar Lebih Tepat Sasaran
20-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI menyoroti pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo...
Fikri Faqih Terima Aspirasi Forum Guru Honorer dan PPPK di Jateng, Berharap Solusi Atas Persoalan Kepegawaian
17-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Keresahan tengah dirasakan ratusan guru honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Jawa Tengah. Persoalan...