Calon Kepala Daerah Diminta Kedepankan Etika Politik

10-01-2018 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Sutan Adil Hendra (F-Gerindra)/Foto:Iwan Armanias/Iw

 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra meminta kepada seluruh Calon Kepala Daerah untuk mengedepankan etika politik pada pertarungan Pilkada Serentak 2018 mendatang.

 

Sutan  menegaskan, agar Calon Kepala Daerah tidak menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Fenomena politik uang, isu SARA, budaya mahar, intimidasi pemilih, hingga politisasi birokrasi merupakan bentuk-bentuk menghalalkan segala dalam meraih kemenangan dan kekuasaan.

 

“Kenyataan ini bukan hanya mencederai kualitas dari demokrasi itu sendiri tapi merusak tatanan pemerintahan yang terpilih nantinya,” tegasnya saat dihubungi Parlementaria via telepon, Rabu (10/01/2018).

 

Politisi F-Gerindra itu memastikan, pemerintahan yang bersih dan birokrasi yang berwibawa, tidak akan lahir jika proses politiknya tidak baik, yang penuh intimidasi ataupun politik uang.

 

“Katakanlah ada seorang kepala daerah yang mengeluarkan uang hingga Rp 10 sampai 15 miliar untuk politik, logikanya uang siapa dan bagaimana mengembalikannya, disinilah awal tata kelola yang tidak baik itu terjadi,” tandas politisi asal dapil Jambi itu. (sf)

BERITA TERKAIT
Fikri Faqih Dorong Pendidikan Agama Jadi Pilar Integral dalam Revisi UU Sisdiknas
21-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan pentingnya pendidikan agama sebagai bagian tak terpisahkan dalam...
Revisi UU Hak Cipta Rampung, Royalti Musik Lebih Transparan
21-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Komisi X Once Mekel menekankan pentingnya tindak lanjut nyata dari DPR dan pemerintah untuk...
Furtasan: Perlu Redesain Sekolah Rakyat agar Lebih Tepat Sasaran
20-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI menyoroti pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo...
Fikri Faqih Terima Aspirasi Forum Guru Honorer dan PPPK di Jateng, Berharap Solusi Atas Persoalan Kepegawaian
17-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Keresahan tengah dirasakan ratusan guru honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Jawa Tengah. Persoalan...