Semua Daerah yang Laksanakan Pilkada Serentak Dinilai Sudah Siap

10-01-2018 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI, Zulkifli Anwar (F-Demokrat)/Foto:Jaka/Iw

 

Sebanyak 171 daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota  dinilai sudah siap melaksanakan Pilkada Serentak 2018. Komisi II DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah berbuat banyak untuk suksesnya pesta demokrasi serentak itu.

 

Anggota Komisi II DPR Zulkifli Anwar menyatakan, kesiapan semua pemangku kepentingan terhadap Pilkada Serentak tahun ini karena momen ini sudah yang kedua kalinya. Menurutnya, tidak perlu ada yang dikhawatirkan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak pada Juni 2018 mendatang.

 

“Jadi pengalaman menggelar Pilkada Serentak tahun 2015 lalu bisa menjadi pelajaran berharga untuk Pilkada Serentak tahun 2018 ini,” katanya saat diwawancarai di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/01/2017).

 

Zulkifli optimis, dengan banyaknya jumlah daerah yang melaksanakan Pilkada, pengawasan yang akan dilakukan Bawaslu akan bisa dilakukan dengan baik. Dengan pengalaman Pilkada lalu, ia yakin Bawaslu tidak akan lengah lagi.

 

Apalagi kondisi masyarakat, lanjut Zulkifli, sudah jauh berbeda. Masyarakat sudah mengerti apa yang harus dilakukan dengan pengalaman Pilkada baik Gubernur maupun Bupati atau Walikota, termasuk pemilihan anggota legislatif yang berjalan cukup baik.

 

“Insya Allah pilkada serentak 2018 ini tidak ada apa-apa, yakin saya,” ungkap legislator F-PD itu.

 

Sedangkan dengan banyaknya perwira TNI/Polri maupun pejabat ASN serta anggota DPR/DPRD, yang ikut maju jadi calon kepala daerah, Zulkifli menyatakan tidak perlu dikhawatirkan. Mereka bisa menjadi paslon dengan syarat harus mengundurkan diri, sehingga tidak perlu diributkan.

 

“Tidak ada hal-hal yang aneh, sudah ada rambu-rambu sehingga tetap bisa berlangsung dengan baik dan lancar,” ujar legislator asal dapil Lampung itu.

 

Ketika ditanya tentang kekhawatiran akan munculnya kampanye hitam, Zulkifli meragukan pernyataan tersebut. “Yang penting kalau benar-benar ada kampanye hitam, dibuktikan saja dan ada mekanisme untuk bertindak tegas,” pungkasnya. (mp/sf)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...