Legislator Apresiasi PMK No 146 Tahun 2017

10-01-2018 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Nadjib Qudratullah memberikan apresiasi terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 146 tahun 2017. Ia menilai, PMK tersebut turut menciptakan persaingan yang sehat di industri hasil tembakau.

 

Dengan adanya peraturan baru ini, dia berharap akan muncul persaingan yang sehat serta menutup celah adanya persaingan yang kurang fair melalui penyederhanaan struktur tarif cukai. “Persaingan itu akan muncul secara sehat dimana dalam sebuah aturan diterapkan aturan yang secara adil. Persaingan jadi jorok karena aturannya yang memang banyak celahnya,” kata Ahmad kepada Parlementaria melalui rilisnya, Selasa (10/1/2018).

 

Politisi PAN ini juga berpandangan, PMK ini juga dinilai sebagai jalan keluar dari tuntutan penyederhanaan struktur tarif cukai yang dianggap memiliki lapisan yang terlalu banyak. Diharapkan melalui peraturan ini, mampu memperkuat keuangan negara melalui sektor industri pertembakauan.

 

Ahmad menegaskan peraturan baru ini mampu mengurangi kerancuan pada struktur tarif cukai. “Sehingga dengan PMK 146 tahun 2017 ini dapat mengurangi kerancuan pada struktur tarif cukai. Ini tentu bisa menutup celah yang selama ini selalu dimanfaatkan oleh produsen ataupun wajib pajak,” jelas Ahmad. (hs/sc)

 

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...