Anggota Komisi XI DPR RI, Johnny G. Plate (F-NasDem)/Foto:Iwan Armanias/Iw

Menyusul seruan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar semua lembaga jasa keuangan (LJK) menyampaikan laporan keuangannya berupa Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK), legislator di parlemen menyambut baik hal tersebut. Pada dasarnya semua LJK wajib membuat SLIK agar diketahui publik sebagai bentuk transparansi.

OJK sendiri menargetkan pada 2022 semua LJK besar sudah menyampaikan SLIK secara berkala. Pengecualian ditujukan bagi lembaga keuangan mikro dan koperasi simpan pinjam. Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G. Plate yang ditemui sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR berkomentar, SLIK sudah jadi keharusan, karena ini menyangkut keterbukaan publik dengan menghimpun dana masyarakat.

“Sekarang ini banyak laporan-laporan keuangan yang tertutup dan rakyat tidak paham. Akibatnya, banyak lembaga pembiayaan bodong yang terjadi. Di daerah itu banyak sekali, seperti koperasi bodong yang menghimpun dana masyarakat secara besar,” ujar politikus Partai Nasdem tersebut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/01/2018)

Dimintai pendapatnya soal OJK yang belum mewajibkan lembaga keuangan mikro, menengah, dan kecil untuk menyampaikan SLIK, Johnny menjawab, saat ini memang sedang dimulai dari lembaga keuangan yang besar dahulu. Saatnya nanti lembaga keuangan mikro seperti koperasi juga wajib menyampaikan SLIK kepada publik.

“Ini mulai dari yang besar dulu. Nanti yang kecil juga harus. Yang dibuat sekarang ini untuk penataan agar baik. Jangan dianggap mempersulit. Justru kita punya kepentingan lembaga keuangan kecil, menengah, dan mikro tata kelolanya menjadi baik dan berkembang,” tutupnya. (mh/sc)